GOOD STRATEGY BAD STRATEGY

Richard P Rumelt merupakan salah satu pakar strategi terkemuka dunia. Richard meraih banyak prestasi diantaranya adalah gelar Doktor di Harvard Business School, memegang Harry & Elsa Kunin Chair di UCLA Anderson School of Management, dan sering menjadi konsultan bagi perusahaan-perusahaan dunia baik kecil maupun besar.

Dalam bukunya yang berjudul “Good Strategy / Bad Strategy”, Richard mengungkapkan pengalamannya di dunia strategi semenjak 1966 mengenai banyaknya perusahaan yang kurang paham terhadap struktur dan dasar strategi yang baik. Hal ini mengakibatkan banyak Perusahaan tidak mampu membedakan strategi baik dan strategi buruk yang cenderung membuatnya terjebak dalam perumusan dan pengimplementasian strategi buruk.

Kebanyakan organisasi/perusahaan tidak memiliki strategi baik, tetapi memiliki banyak sasaran dan inisiatif yang hanya melambangkan kemajuan demi pencitraan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya upaya pendekatan yang saling terkoordinasi untuk mencapai tujuan tersebut. Akhirnya banyak Perusahaan yang hanya melakukan aktivitas “belanjakan lebih banyak dan coba lebih keras”.

STRATEGI BAIK

Secara umum, strategi yang baik bekerja dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan menerapkannya pada sasaran tertentu untuk mendapatkan efek keuntungan terbesar. Strategi yang baik bekerja dengan memusatkan energi dan sumber daya pada satu atau sedikit sasaran penting dan jika berhasil akan mengarah pada kucuran hasil atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Strategi baik mendefinisikan tantangan-tantangan kritis yang perlu dihadapi. Strategi baik juga membangun jembatan antara tantangan dan aksi, antara keinginan dan sasaran langsung yang berada dalam jangkauan yang realistis. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan dalam strategi baik harus punya kemungkinan besar untuk dicapai melalui pertimbangan sumber daya dan kompentensi yang dimiliki.

Strategi baik memiliki struktur logika mendasar yang disebut sebagai inti (kernel). Inti strategi baik terdiri dari 3 unsur : diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren.

Diagnosis dilakukan untuk mendefinisikan dan menjelaskan sifat-sifat tantangan yang perlu dihadapi. Diagnosis yang baik menyederhanakan kerumitan realitas dengan mengidentifikasi aspek yang terpenting diantara berbagai aspek dalam situasi.

Kebijakan Penuntun merupakan pendekatan-pendekatan yang ditetapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses Diagnosis. Gunanya seperti papan penunjuk jalan, yang hanya menunjukkan arah namun tidak menyebutkan rincian perjalanan. Kebijakan penuntun merupakan pendekatan menyeluruh yang dipilih untuk menanggulangi atau mengatasi rintangan yang diidentifikasi dalam proses Diagnosis.

Tindakan koheren merupakan kebijakan yang terkoordinasi secara layak, memiliki komitmen pengalokasian sumber daya, serta merupakan tindakan-tindakan konsisten yang dirancang untuk melaksanakan Kebijkan Penuntun. Serangkaian tindakan koheren merupakan langkah-langkah yang terkoordinasi satu sama lain dalam rangka mencapai apa yang dikehendaki oleh Kebijakan Penuntun yang telah ditetapkan.

STRATEGI BURUK

Strategi buruk merupakan kondisi yang lebih parah daripada sekedar tidak adanya strategi baik. Strategi buruk memiliki kehidupan dan logika sendiri yang digambarkan seperti bangunan rusak yang dibangun di atas pondasi yang salah. Strategi buruk mungkin secara aktif didasarkan pada upaya menghindari analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan sebagai akibat kepercayaan Pemimpin yang terlalu tinggi bahwa pemikiran negatif dapat menghalangi jalan menuju kemajuan dan kesuksesan. Pemimpin juga mungkin menetapkan strategi buruk karena keliru dengan menganggap bahwa kerja strategi merupakan penetapan sasaran. Padahal strategi berarti upaya pemecahan masalah. Pemimpin juga mungkin terjebak dalam perumusan strategi buruk karena menghindari pilihan berat karena tidak ingin menyinggung siapa pun yang pada akhirnya lahirlah strategi buruk yang mencoba memuaskan semua pihak daripada memfokuskan sumber daya dan tindakan pada arah yang tepat walaupun harus mengorbankan suatu hal yang mungkin tidak semua pihak menyukai kebijakan tersebut.

Beberapa ciri strategi buruk yakni sebagai berikut:

Omong Kosong. Seringkali omong kosong disamarkan sehingga seolah-olah hal itu tampak sebagai konsep strategi atau argumen yang luar biasa. Biasanya omong kosong tampil dalam bentuk kata-kata tingkat tinggi dan muluk serta sulit dimengerti orang awam dan disertai konsep-konsep rumit untuk menciptakan ilusi pemikiran tingkat tinggi.
Kegagalan Mendiagnosis Hambatan. Strategi buruk terjadi karena adanya kegagalan dalam mengenali dan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi. Jika tantangan yang akan dihadapi tidak ditetapkan dengan baik dan tepat maka proses evaluasi dan perbaikan strategi tidak akan dapat dilakukan.

Salah Mengartikan Tujuan Sebagai Strategi. Kebanyakan strategi buruk tampil dalam bentuk pernyataan keinginan belaka dan tidak mendefinisikan rencana untuk mengatasi rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Bisa saja strategi buruk hanya berupa ambisi Pemimpin semata yang dibungkus slogan-slogan motivasi untuk mendorong anak buahnya agar terus bekerja lebih keras dan tidak pernah menyerah. Padahal hal tersebut hanya akan mendorong aksi-aksi yang tidak efektif dan efisien atau malah mengarahkan perusahaan pada jurang kehancurannya sendiri.

Sasaran Strategis Yang Buruk. Sasaran strategis dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir. Sasaran strategis dikatakan “buruk” jika gagal mengatasi permasalahan-permasalahan kritis (karena gagal mengidentifikasi permasalahan kritis), atau juga karena sasaran strategis yang ditetapkan tidak praktis. Seringkali strategi buruk terjadi ketika sasaran yang ingin dicapai terlalu banyak dan tercampur aduk satu sama lain atau disebut juga sebagai sasaran strategis yang “Kacau Balau”. Sedangkan sasaran strategis yang tidak praktis biasanya berupa pernyataan ulang sederhana mengenai suatu keadaan yang diinginkan atau tantangan yang akan dihadapi dan cenderung mengabaikan fakta bahwa tidak ada yang tahu bagaimana cara mencapai sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan tersebut.

*****

Dalam upaya menyusun strategi yang baik terdapat sejumlah sumber kekuatan umum dan mendasar yang biasanya digunakan. Diantaranya adalah : Pengungkit (leverage), sasaran terdekat, sistem rantai, desain, fokus, pertumbuhan, keunggulan, dinamika, inersia, dan entropi.

Pengungkit (leverage). Stretegi baik menarik kekuatan dari fokus pikiran, energi, dan aksi. Fokus tersebut disalurkan pada waktu yang tepat kepada tujuan yang penting sehingga dapat menghasilkan limpahan keuntungan. Sumber kemampuan inilah yang disebut pengungkit. Secara umum, pengungkitan strategis muncul dari campuran tindakan antisipasi, wawasan pada apa yang paling penting atau utama dalam suatu situasi, dan upaya membuat penerapan usaha yang terkonsentrasi. Antisipasi seringkali berupa pertimbangan terhadap kebiasaan, kesukaan, dan kebijakan orang lain, serta berbagai kendala dan kemandekan bagi perusahaan yang perlu dicari solusi terbaik. Ahli strategi juga perlu memiliki wawasan mengenai titik tumpu agar dapat membuat sistem pengungkit terbaik yang dapat memperbesar efek energi dan sumber daya yang terfokus. Titik tumpu memperbesar efek usaha. Titik tumpu berada pada ketidak seimbangan alami atau buatan dalam suatu situasi, tempat dimana setiap usaha penyesuaian yang relatif kecil dapat menghasilkan kekuatan terpendam yang lebih besar. Ahli strategi bisnis merasakan ketidakseimbangan seperti itu dalam permintaan terpendam yang belum dipenuhi atau kompetensi kuat yang berkembang kurang baik dalam satu konteks namun dapat diterapkan dengan baik pada konteks yang lain. Konsentrasi diperlukan ketika ada upaya untuk fokus pada sasaran yang lebih kecil atau lebih terbatas untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Keuntungan dari fokus ini mengalir dari kombinasi antara keterbatasan dan efek ambang. Jika sumber daya tidak terbatas maka tidak perlu dibuat pilihan atas satu tujuan dengan mengorbankan yang lainnya. Namun sebaliknya, jika sumber daya terbatas, maka perlu disusun prioritas-prioritas.

Sasaran terdekat. Salah satu alat paling kuat seorang pemimpin adalah penciptaan sasaran terdekat terbaik atau sasaran yang cukup dekat sehingga layak untuk diupayakan pencapaiannya. Sasaran terdekat berupa target yang wajar yang diharapkan dapat dicapai atau bahkan dilampui. Dalam penetapan sasaran terdekat seringkali akan dihadapi ambiguitas-ambiguitas yang menciptakan kerumitan. Tugas penting setiap pemimpin adalah untuk menyerap sebagian besar kerumitan dan ambiguitas dan memberi organisasi suatu masalah sederhana yang bisa diselesaikan. Sasaran terdekat dipandu oleh perkiraan masa depan. Tetapi ketika masa depan tampak semakin tidak pasti maka logika yang harus digunakan adalah “mengambil posisi yang kuat dan membuat pilihan”, bukan terus melihat jauh ke depan. Dalam penentuan sasaran terdekat bagi suatu organisasi dengan berbagi ukuran, akan ada penentuan sasaran tingkat tinggi yang kemudian akan menjadi tujuan bagi unit-unit yang lebih rendah yang akan memiliki sasaran terdekatnya sendiri, dan seterusnya hingga kepada unit terendah dalam organisasi.

Sistem Berantai. Suatu sitem memiliki logika berantai (chain link logic) ketika kinerjanya dibatasi oleh mata rantai terlemah. Ketika terdapat mata rantai terlemah maka rangkaian secara keseluruhan tidak akan menjadi kuat dengan memperkuat mata ratai lainnya (bukan mata rantai yang terlemah). Ketika sistem mata rantai dalam suatu organisasi dikelola agak terpisah, sistem dapat terjebak dalam keadaan efektivitas rendah. Bila seseorang bertanggung jawab terhadap salah satu mata rantai, maka tidak ada gunanya menghabiskan sumber daya untuk memperkuat mata rantai tersebut jika pada mata rantai yang lain tidak dilakukan upaya serupa. Sistem mata rantai dapat diubah dan dijadikan sempurna. Dibutuhkan wawasan untuk mengenali hambatan kunci. Selain itu dibutuhkan kepemimpinan dan kemauan untuk menyerap kerugian jangka pendek dalam upaya meraih keuntungan masa depan yang lebih besar. Keunggulan yang dicapai oleh suatu sistem berantai yang dikelola dengan baik sulit ditiru. Dalam membangun keunggulan strategis berkelanjutan, pemimpin berbakat berusaha untuk menciptakan kumpulan kegiatan yang terhubung berantai. Ini menambah efektivitas strategi dan membuat peniruan oleh pesaing sulit dilakukan. Yang paling menarik adalah bahwa keunggulan dan kemandekan sama-sama bisa berasal dari logika berantai.

Menggunakan Desain. Terdapat tiga aspek strategi baik yaitu perencanaan, antisipasi perilaku pihak lain, dan desain tindakan terkoordinasi dengan tujuan tertentu. Dalam strategi ada perdebatan sengit mengenai keseimbangan terbaik antara penduan awal dan adaptasi di lapangan serta improvisasi. Menurut definisi, bertindak tanpa persiapan bukanlah strategi. Satu bahan dasar strategi adalah penilaian atau antisipasi terhadap pemikiran dan atau perilaku orang lain. Banyak strategi yang efektif merupakan desain daripada keputusan, lebih banyak strategi itu dibangun daripada dipilih. Karenanya ahli startegi ulung adalah seorang desainer. Pada upaya perumusan strategi bisnis, perusahaan seringkali akan dihadapkan pada masalah tipe desain skala besar. Semakin besar tantangan atau semakin tinggi kinerja yang dicari maka semakin banyak interaksi yang harus dipertimbangkan. Semakin banyak unsur desain yang disesuaikan maka akan semakin banyak interaksi yang harus dipertimbangkan. Dalam masalah desain, dimana berbagai elemen harus diatur, disesuaikan, dan dikoordinasikan, bisa saja akan didapatkan keuntungan yang besar dari kombinasi yang tepat, tetapi bisa juga didapatkan kerugian besar dari kombinasi yang salah. Strategi yang baik mengkoordinasikan kebijakan di seluruh kegiatan untuk memfokuskan terobosan yang kompetitif. Suatu strategi tipe desain adalah konfigurasi cerdas pada sumber daya dan tindakan yang menghasilkan keuntungan dalam situasi yang menantang. Dengan sekumpulan sumber daya, maka semakin besar tantangannya semakin besar pula kebutuhan akan adanya integrasi yang dilakukan secara bijak dan ketat atas sumber daya dan tindakan. Pada kondisi tingkat tantangan tertentu, adanya sumber daya berkualitas tinggi akan dapat mengurangi kebutuhan upaya integrasi ketat atas sumber daya dan tindakan. Kesukesan perusahaan dalam membangun bisnis merupakan akumulasi aktivitas cerdas, terfokus, terkoordinasi dan penuh daya cipta. Setelah posisi sumber daya strategis dicapai maka manfaatnya dapat berlangsung terus menerus dalam jangka waktu lama. Sumber daya yang kuat yang dimanfaatkan dan dijaga dengan baik akan terus memberikan keberhasilan bagi perusahaan tanpa perlu upaya strategi yang cermat. Keuntungan akan dapat mengalir terus menerus bagaimanapun logika bisnisnya diatur. Dibutuhkan seorang jenius strategi dalam menciptakan sumber daya strategis, dimana keuntungan dari sumber daya tersebut dapat berlanjut untuk beberapa waktu tanpa harus berpikir. Namun hal ini kembali dihadapkan pada sifat dasar manusia yakni jika kehidupan mudah maka akan timbul kelalaian. Untuk itu dibutuhkan jalur yang cukup bisa diprediksi untuk membuka pintu bagi para ahli strategi untuk mempertahankan keberhasilan selama mungkin. Selain itu upaya melakukan sesuatu dengan baik dan secara konsisten dalam jangka waktu panjang juga dapat menciptakan sumber daya strategis yang sulit ditiru yang dikenal sebagai citra, jejaring, pelanggan setia, dan aset pengetahuan yang tertanam dengan baik dan membudaya. Hal ini dapat dicapai jika pemimin berkomitmen pada penciptaan dan penerapan logika strategi yang khas dan efektif dalam jangka waktu lama.

Fokus. Fokus merupakan suatu pola khas strategi dengan menyerang satu segmen pasar dengan sistem bisnis yang memberikan nilai lebih bagi segmen itu daripada yang bisa diberikan pemain lain. Suatu perusahaan, selain perlu memfokuskan diri, juga perlu meningkatkan posisi tawar terhadap para pembelinya untuk meraih bagian yang lebih besar dari nilai yang diciptakannya. Fokus memiliki dua makna. Pertama, fokus menunjukkan koordinasi kebijakan yang menghasilkan kekuatan tambahan melalui efek interaksi dan tumpang tindih. Kedua, fokus menandakan penerapan kekuatan itu ke sasaran yang tepat.

Pertumbuhan. Suatu perusahaan selalu berupaya mengejar pertumbuhan positif dimana biasanya hal ini dapat dilakukan dengan cepat melalui akusisi perusahaan lain. pemimpin perusahaan mengejar pertumbuhan karena beberapa alasan. Mereka mungkin secara keliru percaya bahwa biaya administrasi akan turun jika ukuran perusahaan lebih besar. Alasan umum akusisi biasanya juga adanya upaya memindahkan eksekutif kunci ke pinggiran ketimbang melepaskan mereka. Para pemimpin perusahaan yang lebih besar cenderung dibayar lebih besar. Dalam perusahaan yang terdesentralisasi, melakukan akuisisi jauh lebih menyenangkan daripada membaca laporan kinerja divisi. Selain itu semua, para penasehat perusahaan baik bankir, konsultan, firma hukum merger dan akuisisi, dan siapa saja cenderung senang dengan proses akuisisi yang dilakukan klien mereka karena akan ada “biaya perantara” dan keuntungan besar karena terlibat dalam kesepakatan-kesepakatan besar. Hal-hal ini semua menciptakan ilusi pertumbuhan yang sebenarnya mengarah kepada pertumbuhan yang tidak sehat. Sedangkan pertumbuhan yang sehat bukan merupakan hasil rekayasa. Hal ini dicapai melalui peningkatan permintaan atas kemampuan khusus atau dari perluasan kemampuan. Pertumbuhan yang sehat merupakan hasil dari kerja keras perusahaan dalam menciptakan produk dan keterampilan unggulan. Pertumbuhan adalah hadiah untuk inovasi yang sukses, kepandaian, efisiensi, dan kreativitas. Pertumbuhan sehat semacam ini bukan hanya dapat dicapai dalam suatu fenomena industri khusus, tetapi biasanya muncul sebagai akibat adanya peningkatan pangsa pasar yang bersamaan dengan perolehan laba yang besar.

Keunggulan. Tak seorang pun memiliki keunggulan dalam segala hal. Tim, organisasi, dan bahkan bangsa memiliki keunggulan di beberapa bidang dalam kondisi tertentu. Untuk menggunakan keunggulan dengan baik adalah perlunya memahami kekhasan yang dimiliki. Perlu adanya fokus kepada kondisi-kondisi dimana kita memiliki kelebihan dan berupaya menghindari situasi dimana kita tidak memiliki keunggulan di wilayah itu. Kita harus dapat memanfaatkan kelemahan pesaing dan menghindari mengarahkan mereka ke kelemahan yang kita miliki. Keunggulan daya saing berarti kemampuan khusus yang dimiliki suatu perusahaan yang menjadikannya lebih unggul dari pesaing misalnya kemampuan memproduksi dengan biaya yang lebih rendah, atau kemampuan memberikan nilai lebih besar dibandingkan pesaing. Namun yang perlu diingat bahwa kebanyakan keunggulan ada batasnya, dimana suatu perusahaan hanya memiliki jangkauan segmen tertentu dari kunggulan khas yang dimilikinya. Keunggulan yang dimiliki juga perlu dijaga dan dipertahankan agar tidak bisa ditiru oleh pesaing. Dalam mengupayakan hal ini suatu perusahaan perlu memiliki “mekanisme isolasi” seperti misalnya paten. Mekanisme isolasi lainnya dapat berupa reputasi, hubungan sosial dan perdagangan, efek jejaring, skala ekonomi dramatis, serta pengetahuan keterampilan tersirat yang diperoleh dari pengalaman. Keunggulan daya saing berbeda dengan keunggulan finansial. Keunggulan yang dimiiki suatu sistem bisa saja membuat sistem tersebut berharga mahal, tapi terkadang keunggulan tersebut tidak menarik karena tidak ada cara dan upaya lanjutan yang dapat dilakukan untuk merekayasa keunggulan tersebut agar dapat terus meningkatkan nilai sistem. Keunggulan daya saing akan menjadi menarik ketika orang tahu cara meningkatkan nilainya. Banyak ahli strategi menyamakan keunggulan daya saing dengan profitabilitas tinggi (kekayaan). Hubungan antara keungulan daya saing dan kekayaan sebenarnya bersifat dinamis. Kekayaan akan meningkat jka keunggulan daya saing meningkat atau ketika permintaan akan sumber daya yang mendasarinya meningkat. Secara khusus peningkatan nilai akan memerlukan sejumlah strategi setidaknya pada satu dari empat bidang yakni :

• Memperluas keunggulan
• Memperluas jangkauan keunggulan
  
• Menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk produk atau layanan yang lebih unggul
  
• Memperkuat mekanisme pengisolasi yang menghalangi replikasi dan intimidasi secara mudah oleh pesaing.
  

Dinamika. Seringkali suatu perusahaan akan dihadapkan kepada gelombang perubahan yang tercipta secara otomatis dan tiba-tiba melalui sejumlah pergeseran dan kemajuan teknologi, biaya, kompetisi, politik, dan persepsi pembeli. Tugas seorang pemimpin adalah memberikan wawasan, keterampilan, dan daya cipta yang dapat memnfaatkan kekuatan dari gelombang perubahan untuk satu tujuan yang menguntungkan.

Inersia. Inersia adalah keengganan atau ketidakmampuan organisasi untuk beradaptasi dengan suatu perubahaan keadaan. Inersia umumnya berupa salah satu jenis kategori berikut : inersia rutinitas, inersia budaya, dan inersia tak langsung. Inersia rutinitas tercipta dari kegiatan rutin bisnis yang berlangsung lama yang kemudian membentuk persepsi para pemimpin dalam memandang masalah. Inersia ini dapat diidentifikasi pada saat terjadinya kejutan tiba-tiba dari luar yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang signifikan antara cara lama dan kebutuhan akan hadirnya cara baru. Inersia ini dapat diperbaiki misalnya dengan mempekerjakan manajer dari perusahaan luar yang memiliki metode lebih baik, mendapatkan perusahaan dengan metode unggulan, menggunakan konsultan, atau merancang ulang rutinitas perusahaan. Inersia budaya merupakan unsur-unsur perilaku sosial dan makna yang stabil dan sangat susah berubah. Langkah pertama untuk memecah inersia budaya adalah melalui penyederhanaan yang akan membantu menghilangkan rutinitas, proses, dan prosedur rumit yang tersembunyi yang menutupi pemborosan dan ketidakefisienan. Setelah penyederhaan dilakukan dapat dilakukan pemecahan unit operasi untuk mematahkan koalisi politik, memotong kenyamanan subsidi silang, dan mempermudah pengawasan. Selanjutnya dapat dilakukan penyisihan, untuk memilah mana unit yang akan ditutup, diperbaiki, dan yang akan menjadi inti struktur baru. Mengubah budaya unit berarti mengubah norma-norma kerja anggotanya dan nilai-nilai yang terkait dengan pekerjaan. Secara umum norma kelompok dapat dirubah dengan mengganti pimpinan yang diteladani dengan orang baru yang memiliki nilai budaya baru yang sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Upaya ini selanjutnya dapat dipercepat melalui pemberian tujuan baru yang menantang untuk membangun kebiasaan kerja dan rutinitas baru. Inersia tak langsung terjadi karena suatu perusahaan tetap mempertahankan kondisinya dan enggan menanggapi perubahan. Perusahaan biasanya melakukan hal ini karena menganggap jika perubahan ditanggapi maka akan merusak aliran keuntungan yang dinilai masih berharga yang diakibatkan inersia dari pelanggan yang tidak segera beralih menyikapi perubahan yang terjadi. Inersia tak langsung dapat dihilangkan ketika organisasi memutuskan untuk beradaptasi pada perubahan dan mengesampingkan ketergantungan paa keuntungan lama.

Entropi. Entropi merupakan kekuatan yang muncul dari ketidakteraturan. Semakin besar ketidakteraturan yang terjadi maka akan semakin besar pula entropi yang terjadi. Organisasi yang dikelola dengan lemah maka cenderung menjadi kurang terorganisir dan kurang fokus. Entropi membuat para pemimpin harus terus bekerja untuk menjaga tujuan, bentuk, dan metode organisasi walaupun ketika sedang tidak ada perubahan dalam strategi atau persaingan. Entropi muncul seperti halnya gulma yang tumbuh di kebun yang tak terawat. Suatu perusahaan yang tak dikolola dengan hati-hati akan kehilangan fokus, harga ditetapkan rendah untuk menyenangkan departemen penjualan, jadwal pengiriman menjadi lama demi menyenangkan pihak pabrik. Keuntungannya dibawa pulang sebagai bonus para eksekutif yang prestasinya hanyalah mengalahkan eksekutif ruang sebelah dalam persaingan internal memperebutkan rezeki dari nasib baik dan sejarah. Entropi di suatu perusahaan merupakan rezeki bagi para konsultan manajemen dan strategi. Mata pencaharian konsultan secara umum adalah membersihkan gulma yang tumbuh di taman setiap organisasi.

*****

Dalam upaya merumuskan strategi seringkali kita perlu memakai sudut pandang orang lain. Ini dilakukan untuk melihat bagaimana pandangan kompetitor atau pelanggan terhadap suatu situasi. Sebenarnya selain upaya ini, ada hal yang tak kalah penting untuk dilakukan yaitu berpikir tentang pemikiran kita sendiri. Di sisi lain, seringkali strategi ditetapkan secara prematur sehingga menjadi strategi buruk. Biasanya strategi buruk ini dihasilkan dari perenungan singkat para perumus strategi. Padahal dalam perumusan strategi perlu diperhatikan proses internal penciptaan dan pengujian strategi tersebut. Analoginya adalah seperti yang dilakukan dalam proses penelitian ilmiah dimana dibutuhkan evaluasi dan pengujian mendalam terhadap hipotesis yang telah dirumuskan. Strategi adalah sama seperti hipotesis, dimana membutuhkan kajian yang mendalam. Diperlukan pengetahuan yang fungsional tentang apa yang ampuh, apa yang tidak, dan mengapa.

Hal yang juga perlu disadari dalam upaya perumusan strategi yang baik adalah adanya keterbatasan-keterbatasan alami dalam daya pemikiran manusia. Pikiran manusia terbatas, sumber daya kognitifnya terbatas. Ketika menangani satu masalah ada kecenderungan manusia akan kurang perhatian kepada masalah lainnya. Seseorang bisa melewatkan tujuan tujuan yang lebih besar karena terganggu oleh tarikan peristiwa baru yang lebih menarik atau lebih mendesak. Untuk menambal kekurangan alami ini manusia dapat melakukan upaya-upaya pencatatan perencanaan secara sederhana yang terorganisir misalkan membuat dan mencatat daftar “hal-hal yang perlu dilakukan sekarang”. Pengetahuan yang spesifik juga merupakan aspek penting dalam upaya merumuskan strategi yang tepat. Pengetahuan terbaik adalah pengalaman di lapangan yang terakumulasi dalam bentuk asosiasi antara situasi apa yang bekerja dan apa yang bisa terjadi.

Strategi yang baik tumbuh dari penilaian yang independen dan berhati-hati atas situasi, memanfaatkan wawasan individual untuk dengan hati-hati membangun tujuan. Strategi buruk cenderung mengikuti apa yang dilakukan banyak orang dan mengganti wawasan dengan slogan-slogan populer. Menjadi mandiri tanpa menjadi eksentrik dan meragukan tanpa menjadi cerewet adalah beberapa hal yang sulit untuk dilakukan. Namun upaya mencapai keseimbangan ini perlu diperjuangkan dalam rangka menjamin pikiran kita tetap bersih agar mampu merumuskan strategi-strategi yang tepat.

STRATEGI – STRATEGI YANG DIBUTUHKAN OLEH SISTEM PERMODALAN SYARIAH DALAM MENUMBUHKAN SEKTOR UMKM

Tulisan ini sempat disusun untuk mengikuti lomba penulisan tentang keuangan syariah. Maksudnya sambil belajar juga mengenai keuangan syariah. Namun sayang belum beruntung. Saya posting tulisan ini di blog, semoga bermanfaat.

ABSTRAK
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sektor penyumbang PDB terbesar dan penyumbang devisa negara, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, potensi UMKM yang sedemikian besar ternyata menghadapi kendala-kendala. UMKM sulit mengembangkan dirinya menjadi usaha besar yang dapat memberikan peranan lebih besar lagi bagi PDB dan devisa negara serta kesejahteraan rakyat. Salah satu kendala yang menghambat pertumbuhan UMKM adalah sistem permodalan yang kurang mendukung. Sistem permodalan konvensional seringkali memandang UMKM belum layak kredit sehingga masih banyak pelaku UMKM yang mengandalkan permodalan pada sistem rentenir. Padahal sistem rentenir ini diharamkan dalam agama Islam karena prakteknya sangat merugikan bagi pelaku usaha. Di sinilah seharusnya sistem permodalan syariah dapat berperan lebih banyak dalam penumbuhan UMKM, sekaligus menambah wawasan pelaku UMKM, khususnya pengusaha UMKM Muslim, mengenai pentingnya penerapan sistem syariah dalam seluruh proses bisnis mereka. Dalam prakteknya, sistem permodalan syariah sendiri tidak lepas dari beberapa kendala. Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut dan untuk lebih meningkatkan peranan permodalan syariah bagi UMKM maka diperlukan stratgei-strategi khusus. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah perbaikan kualitas terus menerus pada internal management, peningkatan dan penguatan kemitraan dan jaringan, penyederhaaan alur birokrasi permodalan, meningkatkan peranan sistem mudharabah dan musyarakah, serta sosialisasi dan edukasi yang lebih terarah dan terukur.

Kata Kunci : UMKM, sistem permodalan syariah,


1. PENDAHULUAN
David McClelland menyatakan bahwa suatu bangsa bisa mencapai kemakmuran finansial apabila jumlah entrepreneur atau pengusaha yang dimilikinya adalah paling sedikit 2 persen dari total jumlah penduduknya. Berdasarkan data dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), jumlah pengusaha di Indonesia saat ini adalah 0,24 persen dari total penduduk, atau sekitar 568.800 orang dengan asumsi jumlah penduduk total Indonesia sebanyak 237 juta jiwa. Angka tersebut dinilai terlalu sedikit dibandingkan dengan rasio populasi pengusaha di negara-negara ASEAN lainnya.

Selain permasalahan jumlah populasi usahawan Indonesia yang perlu ditingkatkan, jumlah dan jenis kelompok bisnis yang sedang berkembang ditengah masyarakat juga perlu menjadi sorotan. Dalam hal ini, Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu menjadi sorotan. Hal ini karena sebagai besar usahawan muda dan pemula tentunya banyak memulai bisnisnya dari skala ini.

Hingga sejauh ini dapat diketahui bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia. Baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional. Data Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2012 menunjukkan total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp. 8.241,8 triliun. UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp. 4.869,5 triliun atau 59,08% dari total PDB Indonesia. Jumlah populasi UMKM Indonesia pada tahun 2012 mencapai 56,53 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 107,65 juta orang atau 97,16% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. (www.depkop.go.id).

Pada tahun 2008, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pendapatan devisa nasional melalui ekspor nonmigas mengalami peningkatan sebesar Rp40,75 triliun atau 28,49 persen. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya angka sebesar Rp183,76 triliun atau 20,17 persen dari total nilai ekspor nonmigas nasional. (www.bps.go.id).

Data-data tersebut menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat. UKM lebih "bermain" di sektor riil yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga bermanfaat tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sektor UMKM juga berperan dalam ketahanan ekonomi nasional. Hal ini terbukti pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun demikian, UMKM dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

Walaupun peranan UMKM ini demikian besarnya bagi perekonomian nasional, pertumbuhan UMKM untuk mengembangkan dirinya menjadi usaha skala besar seringkali mendapatkan hambatan-hambatan. Survey dari BPS mengidentifikasikan berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya, yakni meliputi: (i) kurangnya permodalan, (ii) kesulitan dalam pemasaran, (iii) persaingan usaha yang ketat, (iv) kesulitan bahan baku, (v) kurang teknis produksi dan keahlian, (vi) kurangnya keterampilan manajerial (SDM) dan (vii) kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi.

Salah satu faktor dominan yang menjadi penghambat pengembangan UMKM adalah faktor permodalan. Kredit bank konvensional masih merupakan salah satu alternatif sumber permodalan bagi UMKM. Ironisnya, justru hingga saat ini UMKM merupakan salah satu sektor yang dianggap belum layak mendapatkan akses perbankan. Dari total semua UMKM, hanya 18,9 juta pengusaha yang menjadi nasabah bank dan sisanya, sekitar 31 juta tidak memiliki akses ke bank. Demikian banyaknya UMKM yang telah lama menjalankan usahanya dan memiliki prospek luar biasa, tapi karena kurang dana dan pemahaman manajemen masih terbatas, maka UKM sulit tumbuh dan berkembang menjadi usaha skala besar.

Beberapa pelaku UMKM lainnya lebih memilih sistem permodalan dengan menggunakan jasa rentenir. Penggunaannya dianggap lebih simpel dan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Padahal sistem rentenir ini jelas merugikan dengan tingginya bunga serta sistem bunga berlipat-lipat jika terjadi keterlambatan pembayaran. Ketidak pahaman sejumlah pelaku UMKM mengenai keharaman sistem ini dalam syariat Islam juga menjadi faktor penyebab masih suburnya prakatek ini di tengah masyarakat. Padahal banyak pelaku UMKM yang beragama Islam.

Dalam kasus ini seharusnya sistem permodalan syariah dapat menjadi solusi. Sistem permodalan syariah memiliki prinsip permodalan bagi hasil atau disebut mudharabah atau musyarakah. Di antara kedua belah pihak, pemodal dan pelaku usaha, akan saling berbagi resiko, saling berbagi keuntungan dan juga saling berbagi kerugian. Konsep permodalan seperti ini seharusnya semakin meningkatkan minat pelaku UMKM untuk memilih menggunakan sistem permodalan syariah dibandingkan sistem permodalan konvensional yang berupa kredit pinjaman dengan sistem bunga. Sistem permodalan syariah juga memeiliki bentuk bantuan pendanan lainnya, diantaranya adalah musyarakah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

Dengan adanya prinsip bagi hasil (mudaharabah dan musyarakah) ini akan memberikan keuntungan tersendiri bagi para pelaku UMKM jika mereka menggunakan transaksi syariah, yang tidak didapatkan pada transaksi bank konvensional. Dalam hal demikian, UMKM adalah mitra Bank Syariah, karenanya prinsip-prinsip syariah banyak memberi manfaat dan keuntungan kepada pelaku UMKM. Bahkan, kedua pihak dipastikan saling menanggung keuntungan (simbiosis mutualisme), dimana kalangan perbankan syariah bisa mendapatkan pangsa pasar potensial, sementara para pelaku UMKM memperoleh pembiayaan perbankan dengan biaya rendah dan lunak.

Namun demikian, di sistem permodalan Bank Syariah sekalipun, UMKM, masih sulit untuk mendapatkan hak permodalan syariah berhubung begitu ketatnya persyaratan dan proses birokrasi yang lama. Pelaku usaha mikro pemula menjadi sangat sulit untuk mendapatkan permodalan bagi bisnis yang baru berkembang atau bahkan bagi suatu ide bisnis baru yang hendak direalisasikan, padahal sebenarnya mungkin memiliki potensi yang demikian besar.

Tak dapat dipungkiri bahwa disamping berbagai kelebihan yang dimiliki sistem permodalan syari’ah, masih saja terdapat kendala-kendala yang amat menuntut untuk segera dicari solusinya. Sebagaimana halnya dalam perbankan konvensional, dalam perbankan syari’ah terdapat ganjalan struktural berupa persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan pinjaman (pembiayaan) dari bank. Ironisnya, kendala itu sendiri timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan bank dalam memberikan pembiayaan (kredit) mengikuti prinsip kehati-hatian atau ketentuan keamanan pembiayaan. Prinsip tersebut dalam dunia perbankan dikenal dengan sebutan The Six C of Credit (Character, Capital, Colateral, Capacity of repayment, Condition of economics, dan Constraint).

Di samping ketidaklayakan UMKM (berdasarkan prinsip The Six C of Credit) untuk dapat memperoleh pembiayaan dari bank syari’ah karena kondisi UMKM sendiri, dari pihak perbankan sebagai perusahaan yang berorientasi profit, hubungan dengan UMKM dinilai tidak layak karena jumlah kredit yang dapat diberikan kepada UMKM relatif kecil dengan jumlah UMKM yang sangat banyak.

Hambatan-hambatan pada akses permodalan dan juga kurangnya pemahaman masyarakat, menghambat potensi UMKM untuk berkembang menjadi usaha skala besar. Seharusnya sistem permodalan syariah dapat dijadikan solusi permodalan yang lebih berkeadilan. Lebih jauh lagi, sistem permodalan syariah nantinya diharapkan juga dapat memberikan pendidikan kepada pelaku UMKM dalam rangka menambah wawasan dan pemahaman dalam transaski jual beli yang sesuai syariah. Hal ini dalam rangka menjamin proses bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM layak secara syariah.

Untuk itu perlu ditelaah mengenai strategi-strategi seperti apakah yang paling sesuai untuk diterapkan dalam pengembangan dan peningkatan pemanfaatan dan peranan sistem permodalan syariah bagi pertumbuhan UMKM berdasarkan best practice yang ada. Hal ini dalam rangka meningkatkan lebih besar lagi peranan permodalan syariah bagi pelaku UMKM.

2. METODOLOGI
Karya tulis ini disusun berdasarkan studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder. Data-data yang dikumpulkan meliputi antara lain: data mengenai perkembangan dan pertumbuhan UMKM serta peranan strategisnya dalam perekonomian Indonesia, data mengenai faktor-faktor yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan UMKM, sistem permodalan UMKM, sistem permodalan syariah, dan studi kasus tentang sistem permodalan syariah yang berhasil diterapkan.

Selanjutnya dilakukan telaah terhadap strategi-strategi yang sukses yang pernah dilakukan oleh unit-unit permodalan syariah. Referensi-referensi kisah sukses ini diharapkan nanatinya dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengembangan sistem permodalan syariah secara keseluruhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Bentuk pendanaan yang ditawarkan sistem pendanaan syariah

Terdapat beberapa bentuk cara pendanaan yang dapat dilakukan sistem pendanaan syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. Mudharabah : penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal)kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara keduabelah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
2. Musyarakah : penanaman dana dari pernilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
3. Murabahah : jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
   
4. Istishna : jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.



5. Ijarah : transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upahmengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewaatau imbalan jasa.



6. Salam : jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.



7. Qardh : pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad murabahah. Pada periode laporan pembiayaan murabahah tumbuh 25,6%, sehingga menempati pangsa 60,0% dari total pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sementara pada pembiayaan BPRS pangsa akad murabahah mencapai 80,3%. Pemanfaatan akad-akad lain dalam pembiayaan berkembang secara dinamis, khususnya pada kelompok BUS dan UUS. Pada periode laporan, peningkatan preferensi penggunaan akad ijarah dalam pembiayaan BUS dan UUS masih berlanjut dengan pertumbuhan 42,7%, lebih tinggi dibanding peningkatan penggunaan akad lainnya. Sebaliknya pembiayaan berbasis qardh yang sejak tahun lalu mengalami perlambatan, pada periode laporan tumbuh -25,6%, sebagai dampak penyesuaian kebijakan terkait kehati-hatian dalam penjualan produk rahn emas. (OJK, 2013). 3.2. Hubungan Bank Syariah dan BMT Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Sistem permodalan syariah yang ada di Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua.

1. Perbankan Syariah, mencakup Bank Umum Syariah BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sampai dengan bulan Februari 2012, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.380 kantor yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. (Halim, 2012).
2. BMT (Baitul Mal wa Tamwil) dikenal juga sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pengaturan BMT berdasarkan UU baru, yaitu UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). UU Perkoperasian dan UU LKM secara eksplisit menaungi atau mengatur BMT, baik dalam aspek izin usaha, wilayah operasi maupun jenis produk. Jumlah BMT yang saat ini telah mencapai lebih dari 5500 unit menyebar kepelosok wilayah, baik di area urban maupun rural. (OJK, 2013).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau yang dikenal juga dengan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menjadi lembaga yang juga penting peranannya disamping Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Apalagi pada taraf binis mikro-kecil. Secara kemanfaatan dan luas jangkauan kepada usaha mikro-kecil, model kemitraan bank syariah dan BMT relatif lebih berdaya guna. Jumlah BMT yang saat ini telah mencapai lebih dari 5500 unit menyebar kepelosok wilayah, baik di area urban maupun rural. (OJK, 2013). Kemitraan diyakini mampu menjawab beberapa masalah penting seperti: (i) Akses keuangan yang rendah dari masyarakat khususnya kelompok usaha mikro-kecil, meskipun kontribusi dan peran usaha mikro-kecil yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional; (ii) Pelayanan bagi masyarakat usaha mikro-kecil yang relatif belum berkualitas mengedepankan kenyamanan dan keamanan; dan (iii) belum terintegrasinya industri keuangan mikro karena masih berada di sektor informal. (OJK, 2013). Saat ini terdapat 4 (empat) bentuk kemitraan yang dilakukan antara bank syariah dengan BMT, yaitu: (i) executing, kemitraan langsung antara bank syariah dengan BMT; (ii) executing holistik, kemitraan executing yang diikuti dengan program-program pembinaan atau pembimbingan baik bagi BMT maupun bagi nasabah; (iii) channeling, kemitraan tidak langsung antara bank syariah dengan BMT karena melalui lembaga penghubung (intermediary) seperti Inkopsyah (pusat) atau Puskopsyah (daerah); (iv) channeling holistik, kemitraan channeling yang diikuti dengan program-program pembinaan atau pembimbingan baik bagi BMT maupun bagi nasabah. (OJK, 2013). Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), Indept Interview, survey dan olah data primer menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP), disimpulkan bahwa:

1. mayoritas BMT yang sudah establish telah melakukan kemitraan dengan bank syariah;
2. model kemitraan yang dilakukan oleh BMT berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan kebutuhan, sehingga BMT tidak terpaku pada satu model kemitraan (satu BMT dapat melakukan beberapa model kemitraan);
3. model kemitraan yang paling banyak dilakukan adalah model kemitraan executing karena pertimbangan pricing;
4. (iv) BMT yang masih baru dan belum memiliki jaringan cenderung memilih model kemitraan channeling melalui BMT sekunder;
5. kemitraan channeling relatif ditentukan oleh lembaga BMT sekunder, dimana aksesabilitasnya belum terbuka bagi semua BMT;
6. kemitraan masih bersifat pragmatis pada aspek keuangan karena belum banyak program pembinaan atau pembimbingan; (vii) program pembinaan dan pembimbingan mayoritas tidak menjadi satu paket dalam kesepakatan kemitraan bank syariah dan BMT; dan
7. BMT yang telah besar dan mapan umumnya relatif tidak membutuhkan bantuan dari bank syariah, kemitraan dilakukan lebih atas alasan menjaga jaringan.
(OJK, 2013)

BMT yang telah besar dan mapan umumnya relatif tidak membutuhkan bantuan dari bank syariah, kemitraan dilakukan lebih atas alasan menjaga jaringan; dan perlu dilakukan kajian lebih jauh khususnya tentang persepsi bank syariah menyikapi model kemitraan bersama BMT. Berdasarkan studi terkesan belum ada titik temu antara preferensi BMT dengan preferensi bank syariah. Hal seperti volume dana kemitraan, birokrasi-prosedur dan pricing masih menjadi isu utama dalam mewujudkan kemitraan yang ideal antara bank syariah dan BMT. (OJK, 2013) Terlepas dari permasalahan pencarian hubungan kemitraan yang paling ideal untuk dibakukan secara formal antara perbankan Syariah dengan BMT, hubungan yang telah terjalin selama ini telah menunjukkan sebuah potensi besar bagi pengembangan permodalan syariah. Peranannya semakin penting bukan hanya bagi bisnis level menengah, tetapi khususnya juga bagi bisnis skala kecil dan bahkan mikro. Pada bisnis level mikro ini, semakin terakomodir dengan semakin luasnya jangkauan permodalan syariah melalui kemitraan antara perbankan Syariah dan BMT. Pelaku UMKM semakin memiliki banyak pilihan dalam menentukan lembaga pemodalnya. Pemilihannya dapat disesuaikan dengan level kebutuhan modal yang dibutuhkan bagi unit usahanya. Permohonan bantuan modal dapat diajukan kepada perbankan Syariah terdekat jika memang dibutuhkan modal yang cukup besar, atau cukup mengajukan permodalan ke BMT jika dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Pada BMT-BMT yang telah mapan dan memiliki keuangan yang kuat maka akan semakin luas juga kemampuan pemeberian modalnya kepada UMKM. Selain itu, pemilihan dapat juga didasarkan pada kedekatan dengan pemodal yang telah terjalin selama ini serta kebutuhan permodalan yang mendesak. BMT yang lebih bersifat lokal dapat berperan dalam hal ini dimana dapat menawarkan alur birokrasi yang lebih pendek dan pencairan dana modal yang lebih cepat. 3.3. Best practice strategi peningkatkan minat masyarakat kepada layanan permodalan syariah Sukron (2011) melakukan penelitian terhadap kesuksesan BMT Al-Munawwarah Pamulang dalam meningkatkan performa keuangannya. BMT ini telah beroperai sekitar 15 tahun dan memiliki jaringan yang luas. Ditemukan beberapa strategi khusus dari BMT Al-Munawwarah dalam meningkatkan performanya. Beberapa diantaranya adalah datang langsung ke tempat calon nasabah, rekomendasi mitra lama, promosi dengan brosur-brosur yang disebarkan ke mesjid, dan pemilihan jenis usaha yang dibiayai. Gatot Suhirman (2010) melakukan penelitian terhadap BPRS PNM Patuh Beramal Mataram dimana usahanya hampir seluruhnya ditekankan pada prinsip murabahah. BPRS PNM Patuh Beramal Mataram melakukan pembiayaan dengan seleksi yang ketat. Unis Usaha dapat memperloleh pembiyaan hanya jika memenuhi persyaratan bankable. Jika belum maka diharuskan untuk mendapatkan pembinaan dari PT PNM yang menjadi mitra BPRS PNM Patuh Beramal Mataram hingga menjadi bankable. Ryantiar Fahmi Faisal (2013) melakukan penelitian terhadap Bank Jatim Syariah yang mana merupakan bank dengan hakekat mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan bagi hasilnya. Ternyata ditemukan bahwa hanya sebagian kecil pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Jatim Syariah yang berupa akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Justru pembiayaan dengan porsi terbanyak berasal dari pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah) yang digunakan dalam beberapa pembiayaan investasi usaha dan juga kegiatan konsumtif. Namun tidak semua pembiayaan investasi menggunakan akad murabahah karena pembiayaan tersebut dibedakan menurut jenis usahanya. Untuk investasi dari sektor perdagangan menggunakan akad murabahah, sedangkan investasi dari sektor pertanian menggunakan akad musyarakah. Bank Jatim Syariah menggunakan pembiayaan ber-akad mudharabah tersebut untuk mendanai koperasi simpan pinjam. Bank Jatim Syariah telah menjalin kerjasama dengan beberapa instansi untuk memenuhi tujuannya dalam pengembangan sektor riil. Dengan begitu, Bank Jatim Syariah tidak sulit jika ingin mengumpulkan dan membina para pengusaha UMKM karena dengan adanya instansi-instansi tersebut, para pengusaha UMKM yang menjadi anggotanya dapat teradministrasi dan terorganisir dengan baik. Disamping mengadakan kerjasama, Bank Jatim Syariah juga mengadakan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM yang telah menjadi dan akan menjadi binaannya. Sosialisasi yang dilakukan Bank Jatim Syariah saat ini berkisar pada pelatihan pembuatan laporan keuangan dan laporan laba rugi, penyuluhan mengenai penggunaan dana pinjaman yang efisien, dan pemberian bantuan untuk pengusaha UMKM dengan skim pembayaran dan akad yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM tersebut. (Ryantiar Fahmi Faisal, 2013). Farida Ayu Avisena Nusantari (2011) melakukan penelitian terhadap BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir dimana ditemukan bahwa BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana. Pemohon permodalan cukup menyertakan fotokopi KTP, KK dan SIUP dan kemudian harus melalui lima tahap meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan/akad pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan mikro Pada BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir dilihat dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek character, capacity, dan syariah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek pendukung seperti capital, condition of economy dan collateral. Dalam praktek pelaksanaan strateginya, BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif.
2. Pembagian tugas yang baik oleh Unit Micro Syariah Head sebelum para staf pembiayaan melakukan survei ke nasabah.
3. Perencanaan yang baik sebelum investigasi ke nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan,
4. Analisa terhadap calon nasabah lebih ditekankan aspek karakter, capacity dan syariah. Aspek collateral merupakan aspek pendukung bukan hal yang pertama kali dianalisis.
5. Proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan investigasi, kemudahan dalam prosedur pembiayaan, penjelasan secara detail oleh staf pembiayaan ketika calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir, hal yang terpenting adalah adanya fleksibilitas dalam pembiayaan mikro dibandingkan bank syariah lain. Hal ini direpresentasikan berupa persyaratan dan penekanan utama evaluasi kelayakan pemebrian modal hanya pada tiga aspek yaitu aspek character, capacity dan syariah. 3.4. Strategi-strategi yang dapat diterapkan Dari best practice yang ada, beberapa strategi berikut dapat diterapkan dalam upaya pengembangan peranan permodalan syariah dalam penumbuhan UMKM.

1. Perbaikan kualitas terus menerus pada internal management
Kualitas internal management dari sistem permodalan merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan sebelum mencari dan menseleksi calon penerima modal. Hal ini harus menjadi perhatian utama semua unit permodalan syariah, baik bagi Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS dan juga bagi Koperasi Syariah / BMT. Setiap kegiatan menejerial harus disertai dengan standard operasional procedure (SOP) yang lengkap dan jelas dan tertulis. Dengan adanya SOP, setiap karyawan, sesuai dengan jabatan, posisi, dan fungsinnya dapat mengetahui cara dan langkah-langkah melakukan suatu pekerjaan sesuai SOP yang ditetapkan. Baik dari cara menysun laporan, cara melayani calon customer, cara melakukan monitoring pelaku usaha penerima modal, cara melakukan survey dan evaluasi kelayakan pemberian permodalan kepada pelaku usaha, dan lain sebagainya. Termasuk juga kemampuan-kemampuan minimal yang harus dimiliki karyawan sesuai fungsi dan jabatannya dapat diatur dalam SOP. Jika belum memenuhi persyaratan maka dapat diberikan training sertifikasi dan pembekalan-pembekalan lainnya dalam penugasan khusus. SOP-SOP ini nantinya harus dievaluasi kinerja dan efektivitasnya secara berkala atau secara insidentil. Hal ini dalam rangka improvement sistem kerja sehingga tercipta continuous improvement. Jika memungkinkan, dapat juga dilakukan pembandingan dengan SOP-SOP dari unit permodalan syariah lain. Dalam suatu wilayah operasi, jika di wilayah tersebut terdapat beberapa unit permodalan syariah, baik yang berupa BUS, UUS, BPRS, dan BMT, maka dapat dilakukan saling memberi saran dan masukan terhadap masing-masing SOP yang ada di masing-masing unit permodalan syariah. Hal ini juga akan berhubungan dengan upaya penguatan hubungan kemitraan unit-unit permodalan syariah yang ada di satu wilayah operasi yang sama. Semua hal ini perlu dialkukan dalam rangka semakin meningkatkan kualitas manajerial sistem permodalan syariah dan juga sekaligus meningkatkan pelayanan kepada customer. SOP-SOP yang terintegerasi antara unit permodalan syariah yang satu dengan yang lain yang berada dalam satu wilayah operasi akan semakin membantu kegiatan operasional serta strategi masing-masing unit permodalan syariah.
2. Peningkatan dan Penguatan Kemitraan
Peningkatan dan penguatan kemitraan dan jaringan Kemitraan antara unit permodalan syariah yang satu dengan yang lain merupakan hal yang juga penting. Baik antara unit permodalan syariah yang setara, misalkan Bank syariah dengan bank syariah atau BMT dengan BMT, atau juga antara yang tidak setara, misal Bank Syariah dengan BMT, BPRS dengan BMT. UUS dan BMT, dan seterusnya. Hubungan kemitraan dan jaringan ini akan menjadi sangat penting terutama pada level lokal, pada suatu wilayah operasi tertentu. Jika dalam satu wilayah terdapat beberapa unit permodalan syariah seperti kantor cabang Bank Syariah, BPRS, Unit Usaha Syariah, dan BMT, maka semua unit permodalan syariah ini harus selalu berada dalam satu koordinasi. Melalui organisasi kemitraan dimana di dalamnya semua unit permodalan syariah di suatu wilayah operasi yang sama bersatu padu, maka hal ini dapat semakin memperkuat peranan permodalan syariah di wilayah tersebut. Antara unit permodalan syariah yang satu dengan yang lain dapat saling bertukar database pelaku usaha UMKM yang ada. Hal ini dapat mempercepat peroses evaluasi kelayakan usaha untuk pemberian modal. Selain itu, antara unit permodalan yang satu dengan yang lain di suatu wilayah yang sama dapat saling bertukar strategi dan mengkoordinasikannya dalam rangka meningkatkan benefit semua pihak. Misalnya dalam upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
3. Penyederhaaan alur birokrasi
Sebagaimana best practice yang dilakukan BRI Syariah Cabang Pembantu Cipulir, penekanan utama dalam evaluasi kelayakan pemberian modal usaha cukup ditekankan hanya pada tiga aspek yaitu aspek character, capacity dan syariah. Sementara komponen 6C yang lain yakni capital, condition of economy dan collateral dijadikan pertimbangan pendukung. Hal ini dalam rangka penyederhanaan evaluasi kelayakan pendanaan. Penyederhanaan alur birokrasi lainnya dapat dilakukan secara bertahap. Melalui adanya kemitraan dan jaringan yang kuat antar semua unit permodalan syariah yang ada di suatu wilayah yang sama, maka alur birokrasi seharusnya lebih dapat dipangkas lagi sehingga menjadi lebih singkat. Misalnya melalui adanya saling betukar database track record pelaku UMKM, maka proses evaluasi personal pelaku UMKM terhadap kelayakan pemeberian permodalan dapat dipersingkat. Termasuk juga pada aspek capacity.
4. Meningkatkan peranan sistem mudharabah dan musyarakah
Seperti diketahui, sistem pembiayaan dan permodalan syariah yang berkembang hingga sejauh ini masih didominasi oleh akad murabahah (jual beli dengan sistem kredit sesuai syariah). Padahal seharusnya sistem mudharobah dan musyarakah yang harus banyak berperan. Keduanya merupakan prinsip permodalan bagi hasil, baik untung maupun rugi dimana dengan konsep seperti ini seharusnya dapat mendorong perkembangan UMKM secara signifikan. Dalam kasus ini pertimbangan resiko barangkali masih menjadi pertimbangan utama mengapa sistem permodalan syariah secara umum masih mengedepankan praktek murabahah dibandingkan mudharobah dan musyarakah. Menyikapi hal ini, pemahaman mengenai kewirausahaan harus dikembalikan lagi kepada pemahaman dasar ke-Islaman yang dilandaskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagai seorang muslim harus percaya akan janji Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bermal saleh. Kita harus percaya bahwa masing-masing orang telah memiliki takaran rezekinya masing-masing. Kita harus percaya pada ikhtiar kita, bahwa jika ikhtiar tersebut dijalankan sesuai prinsip syar’i, maka apapun hasilnya adalah suatu kebaikan. Maka dari itu, selama suatu unit UMKM telah memenuhi ketentuan sistem usaha yang sesuai syar’i dan juga pelaku usahanya adalah seorang yang soleh dan kompeten, maka seharusnya lembaga pemodal harus berani mengambil resiko untuk menamkan modalnya. Ini adalah bagian dari ikhtiar. Dalam berbisnis, tidaklah harus selalu mendapatkan keuntungan, tetapi terkadang pemodal juga akan mengaggung kerugian. Hanya saja, kita harus terus berikhtiar untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Setelah ikhtiar ditunaikan, maka mengenai hasil penanaman modalnya harus diserahkan kepada Allah. Baik rugi atau untung semuanya adalah baik karena merupakan ketentuan Allah. Inilah bentuk tawakkal.
5. Sosialisasi dan Edukasi
Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum syariah dalam perdagangan dan jual beli merupakan pekerjaan rumah bagi semua unit permodalan syariah. Bank Syariah, UUS, BPRS, BMT, semuanya harus bahu membahu dalam melakukan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat paham dan sadar mengenai keharusan sebagai umat Muslim untuk menjalankan perniagaan sesuai prinsip syariat Islam. Jadi sosialisai dan edukasi bukan hanya mengenai pelayanan-pelayan permodalan syariah yang mereka tawarkan kepada pelaku UMKM. Apabila pemahaman masyarakat telah terbangun, maka dengan penuh kesadaran, dengan sendirinya masyarakat akan lebih mengutamakan penggunaan prinsip syariah dalam perniagaan mereka dan akan meninggalkan praktek permodalan yang berlandaskan prinsip riba. Salah seorang Sahabat Utama Nabi Muhammad, Umar bin Khatab, pada saat Beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin, Beliau pernah berkata, “Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk beluk riba.” (Lihat Mughnil Muhtaj, 6: 310). Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai hukum syariat dalam perniagaan bagi kaum muslimin. Bahkan menjadi suatu hal yang harus dipernuhi terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia perniagaan atau kewirausahaan. Maka dari itu upaya membangun pondasi sistem permodalan syariah haruslah mengutamakan bagaimana caranya membuat masyarakat Muslim paham mengenai hukum-hukum perniagaan yang sesuai syar’i. Sosialisasi secara massif dan berulang harus terus digalakkan. Upaya sosialisasi dan edukasi mengenai hal tersebut dapat dilakukan dengan mendorong lembaga pengurus Mesjid di setiap Mesjid yang lokasinya terdekat dengan lembaga permodalan syariah untuk dapat memfasilitasi Ustad-Ustad yang dapat menyampaikan tauziah mengenai hukum jual beli dan perniagaan serta permodalan yang sesuai syariah. Atau setidaknya selalu menyisipkan pesan-pesan ini dalam setiap tauziah yang disampaikan. Baik dalam kajian rutin atau dalam khotbah Jum’at. Buletin dan brosur-brosur yang berisi nasehat-nasehat agama tentang hukum perniagaan dan juga info-info kemudahan pembiayaan syariah dapat disebarkan di setiap mesjid. Dapat juga ditempel di tempat-tempat umum. Atau diberikan secara door to door. Hal ini dalam rangka mendorong terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan syariah sekaligus menginformasikan tersedianya lembaga pembiayaan syariah terdekat dengan sistem yang mudah. Selain itu disertai pula dengan hot line untuk konsultansi tentang pembiyaan syariah. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi yang efektif. Penyampaian dakwah perniagaan syar’i dan informasi penyedia modal syariah juga dapat dilakukan langsung dengan cara bersilaturrahmi kepada kepala-kepala desa, lurah-lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, termasuk juga kepada warga Muslim terutama yang berprofesi sebagai pengusaha. Bagi warga Muslim yang belum berprofesi sebagai pengusaha, dapat juga dilakukan silaturrahmi semacam ini dimana diharapkan dapat menumbuhkan semangat berwirausaha dalam prinsip syar’i. Tujuan sosialisasi dan edukasi dari semua lini seperti ini tentunya nantinya diharapkan bukan hanya untuk menarik minat pelaku UMKM yang sudah ada tetapi juga diharapkan dapat menarik minat masyarakat secara umum untuk dapat merealisasikan minatnya berwirausaha. Hal ini tentunya harus dipadukan dengan pelayanan yang prima dari penyedia permodalan syariah untuk terus melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Bukan hanya dalam rangka memastikan kegiatan usaha mereka berada dalam prisnip syar’i tetapi juga membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Sosiliasasi dan edukasi juga dapat berupa pembimbingan bagi para pelaku UMKM mengenai bagaimana cara meningkatkan efektifitas dan efisiensi mereka dalam berbisnis. Pelatihan, seminar, workshop, forum group discussion, dapat menjadi sarana dalam rangka meningkatkan upaya pembinaan secara terus menerus kepada pelaku UMKM.

4. Simpulan Dari beberapa telaah terhadap best practice yang disampaikan di atas dapat dirumuskan beberapa strategi yang sesuai untuk diterapkan dalam menumbuh kembangkan pemanfaatan sistem permodalan syariah secara lokal adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan kualitas terus menerus pada internal management
2. Peningkatan dan penguatan kemitraan dan jaringan
3. Penyederhaaan alur birokrasi permodalan
4. Meningkatkan peranan sistem mudharabah dan musyarakah
5. Sosialisasi dan Edukasi

Best practice keberhasilan unit-unit permodalan syariah secara lokal, baik yang berasal dari Bank Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, dan BMT harus terus dimonitor dan didata. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi unit-unit permodaln syariah yang ada di wilayah operasi lain. 5. Daftar Pustaka

1. Antara. 2013. Minimnya pemodal kendala pasar modal syariah. Pewarta: Zubi Mahrofi. http://www.antaranews.com/berita/403341/minimnya-pemodal-kendala-pasar-modal-syariah
2. Aries Musnandar. 2014. Peran UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Bangsa. http://www.umm.ac.id/id/detail-321-peran-ukm-dalam-pertumbuhan-ekonomi-bangsa-opini-umm.html
3. Gatot Suhirman. 2010. Strategi BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Patuh Beramal Mataram Dalam Pembiayaan Usaha Mikro (UM). Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
4. Halim Alamsyah. 2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012
5. OJK. 2013. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013. Otoritas Jasa Keuangan
6. Sukron. 2011. Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Dan Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil dna Menengah, Studi Pada BMT Al-Munawwarah Pamulang. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. www.depkop.go.id
8. Ryantiar Fahmi Faisal. 2013. Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Sektor Riil (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya). Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang
9. Farida Ayu Avisena Nusantari. 2011. Strategi BRI Syariah Dalam Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Pembantu Cipulir). Program Studi Muamalat. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

TINJAUAN KRITIS DEFINISI ENERGY SECURITY INDONESIA

Winzer (2011) menyebutkan bahwa definisi-definisi energy security yang ada selama ini memiliki perbedaan-perbedaan terutama dalam hal fokus pembahasan. Perbedaan-perbedaan fokus yang dimaksud terutama dalam menjabarkan dampak yang diukur serta dalam mendefinisikan kondisi tidak aman (unsecure). Prambudia dan Nakano (2012) menyebutkan bahwa energy security merupakan isu yang sulit dievaluasi karena sifatnya yang polisemik (multi intepretasi) dan meltidimensi. Sheth dan Hughes (2009) menyatakan bahwa energy security memiliki karkateristik natural yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Karenanya sulit untuk dilakukan pengukuran.

Bagi suatu negara atau kelompok negara, pendefinisan energy security ini merupakan langkah awal yang penting. Winzer (2011) menyebutkan bahwa belum jelasnya definisi energy security menyebabkan sulitnya energy security untuk diukur dan sukar untuk menyeimbangkannya dengan kebijakan-kebijakan sektor lain.

Salah satu definisi energy security yang sering menjadi referensi adalah definisi dari International Energy Agency (IEA). IEA mendefinisikan energy security sebagai ketersediaan energi secara fisik yang tak terputus-putus pada harga yang terjangkau dimana juga berorientasi pada isu lingkungan. (www.iea.org). Sebagai representasi negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic and Cooporation Development (OECD), definisi energy security versi IEA yang seperti ini mungkin sesuai. Negara-negara maju yang menerapkan konsep pasar liberal pada sektor energinya akan lebih memfokuskan kebijakan energy security mereka pada keamanan pasokan energi baik dari sisi volume maupun dari sisi harga. Sedangkan bagi Indonesia, tentunya akan dibutuhkan definisi yang lebih khusus berhubung karakteristik kondisi energi dan filosofi pengelolaan energi yang berbeda.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional telah ditetapkan definisi energy security atau yang disebut sebagai ketahanan energi nasional, yakni sebagai berikut:

Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Melalui definisi ketahanan energi tersebut dapat dijabarkan beberapa komponen pembentuk energy security versi Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Ketersedian energi
2. Akses masyarakat
3. Harga energi yang terjangkau
4. Jangka panjang
5. Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Definisi di atas dapat dikatakan telah cukup jelas. Ketersediaan energi dan keterjangkauan energi tersebut bagi masyarakat merupakan agenda utama. Begitu pula halnya dengan upaya perlindungan lingkungan. Namun demikian selain komponen ketersediaan, akses masyarakat, dan lingkungan, energy security juga tidak bisa dilepaskan dari sektor-sektor lain. Beberapa diantaranya adalah sektor ekonomi, sumber daya manusia, iptek, sosial, politik, dll. Kebijakan sektor energi tidak bisa berdiri sendiri karena akan saling terkait dengan kebijakan-kebijakan sektor lain.

Sebagai contoh, beberapa lembaga internasional secara rutin melakukan evaluasi energy security yang dipadukan dengan evaluasi terhadap komponen-komponen lain. World Energy Council (WEC) melakukan penilaian terhadap energy performance yang merupakan kombinasi penilaian terhadap energy security, energy equity, dan energy sustainability. Hasil penilaian terhadap ketiga komponen ini kemudian dipadukan lagi dengan hasil penilaian terhadap contextual framework yang mencakup penilaian yang lebih luas yaitu meliputi kondisi politik, sosial dan ekonomi. Hasil penilaian terhadap komponen-komponen tersebut kemudian disebut sebagai Energy Trilemma Index.

Gambar 1. Struktur Energy Trilemma Index
Sumber: WEC/Oliver Wyman, 2014 dalam 2014 World Energy Trilemma, WEC 2014

Berbeda dengan WEC, World Economic Forum (WEF) memadukan penilaian energy security ke dalam index gabungan yang terdiri dari tiga komponen yaitu Economic Growth and development, Enviromental sustainability, dan Energy accessibility and Security. Hasil penilaian index gabungan ini kemudian disebut sebagai Energy Architecture Performance Index (EAPI).

Tabel 1. Tabel Indikator-Indikator dan Pembobotannya dalam EAPI

Sumber : World Economic Forum 2014

Institute for 21st Century Energy – US Chamber of Commerce melakukan penilaian tingkat resiko energy security negara-negara. Jenis energi yang menjadi fokus evaluasi terbatas hanya pada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Data-data negara-negara yang akan dievaluasi dikumpulkan dan kemudian dimasukkan ke dalam matrik penilaian. Skor total dari penilaian matirk ini kemudian disebut sebagai International Energy Security Risk.

Tabel 2. Klasifikasi Energy Security Matriks Yang Digunakan Pada Index Internasional

Sumber: Institute for 21st Century Energy. 2013.

Dengan demikian, upaya memperluas definisi ketahanan energi Indonesia tampaknya akan menjadi agenda yang cukup penting. Hal ini dalam rangka mengintegrasikan kebijakan-kebijakan energi dengan kebijakan-kebijakan sektor lain seperti lingkungan, perindustrian, riset dan teknologi, sosial, politik, ekonomi, hankam, dan sektor-sektor lainnya. Melalui pengintegrasian kebijakan energi dengan sektor lain diharapkan pengelolaan energi dapat lebih maksimal dan terhindar dari benturan antar kebijakan serta overlapping kebijakan.

Selain itu perlu dikembangkan juga parameter-parameter pengukuran yang jelas da terukur mengenai tingkat energy security Indonesia. Diutamakan parameter-parameter pengukuran tersebut dalam bentuk perhitungan kuantitatif. Hal ini dalam rangka mempermudah dalam mengkoneksikan pencapaian-pencapaian kebijakan sektor energi dengan pencapaian-pencapaian kebijakan sektor lain. Selain itu, hal ini juga dapat dijadikan sebagai perangkat monitoring pencapaian kebijakan energi secara rutin dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, parameter-parameter ini nantinya dapat juga dijadikan sebagai sarana benchmarking dengan negara-negara lain.

REFERENSI

1. BPPT. 2014. Indonesia Energy Outlook 2014. Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
2. DEN. 2014. Outlook Energy Indonesia 2014. Dewan Energi Nasional.
3. Energy Information Administration. 2014. http://www.eia.gov/countries/
4. European Commission. 2014. In-depth study of European Energy Security. Commission Staff Working Document. Brussels : 2014.
5. IEA. 2015. www.iea.org
6. Institute for 21st Century Energy. 2013. International Index of Energy Security Risk 2013 Edition. Washington DC : U.S. Chamber of Commerce. www.energyxxi.org
7. Prambudia, Yudha & Nakano, Masaru. 2012. Integrated Simulation Model for Energy Security Evaluation. Energies 2012. www.mdpi.com/journal/energies
8. Sheth, Niki dan Hughes, Larry. 2009. Quantifying energy security: An Analytic Hierarchy Process approach. http://lh.ece.dal.ca/enen
9. Winzer, Christian. 2011. Conceptualizing energy Security. EPRG Working Paper 1123. Cambridge Working Paper in Economics 1151. www.eprg.group.cam.ac.uk
10. World Economic Forum 2014. The Global Energy Architecture Performance Index Report 2015. Geneva, Swiss. www.weforum.org
11. World Energy Council. 2014a. 2014 Energy Trilemma Index, Benchmarking the sustainability of national energy systems. London : World Energy Council. www.worldenergy.org/data/