Rencana pengenaan kembali pajak kendaraan listrik perlu disikapi secara hati-hati. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan pajak. Namun di sisi lain, kendaraan listrik masih perlu didorong agar populasinya tumbuh, infrastrukturnya berkembang, dan manfaatnya terasa bagi ketahanan transportasi nasional.
Mobil listrik bukan sekadar tren teknologi. Dalam jangka panjang, kendaraan listrik dapat menjadi alternatif strategis ketika harga BBM naik, pasokan BBM terganggu, atau terjadi krisis energi. Karena itu, kebijakan pajaknya tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen penerimaan daerah, tetapi juga sebagai bagian dari strategi ketahanan energi dan transportasi.
Mengapa Pajak Mobil Listrik Tidak Sebaiknya Langsung Dinaikkan?
Jika pajak kendaraan listrik dinaikkan terlalu cepat, dampaknya bisa menghambat adopsi EV. Padahal Indonesia masih berada pada tahap awal transisi kendaraan listrik. Antara melindungi penerimaan negara dan mendorong transisi energi, diperlukan desain kebijakan yang seimbang.
Pengalaman negara lain menunjukkan pendekatan terbaik biasanya bukan insentif permanen, tetapi insentif bertahap yang dikurangi seiring pasar semakin matang. China, misalnya, memberi pembebasan pajak pembelian NEV pada 2024–2025, lalu menurunkannya menjadi separuh pada 2026–2027. Singapura juga memberi rebate EV, tetapi merencanakan penghentian insentif adopsi awal mulai 2027, sambil tetap memperluas jaringan charging.
Usulan: Pajak EV Berbasis Tingkat Populasi
Kebijakan pajak kendaraan listrik sebaiknya dibuat bertahap berdasarkan persentase populasi EV dibanding kendaraan konvensional.
Contoh skema:
| Pangsa EV terhadap total kendaraan | Kebijakan pajak EV |
|---|---|
| 0–5% | Pajak sangat rendah / nyaris 0% |
| 5–10% | Pajak ringan |
| 10–20% | Pajak moderat |
| >20% | Pajak mendekati normal |
| >40% | Pajak disetarakan bertahap dengan kendaraan lain |
Dengan model ini, pajak EV tidak dihapus permanen, tetapi juga tidak dinaikkan terlalu dini. Ketika populasi EV masih kecil, insentif tetap diperlukan. Ketika pasar sudah matang, pajak bisa dinaikkan secara wajar.
Norwegia memberi pelajaran penting. Setelah EV mendominasi penjualan mobil baru, negara tersebut mulai mengurangi fasilitas pajak EV secara bertahap, termasuk menurunkan batas pembebasan PPN untuk mobil listrik.
Pajak EV Harus Dikembalikan untuk Infrastruktur EV
Jika EV dikenakan pajak, maka penerimaannya sebaiknya tidak masuk sebagai penerimaan umum semata. Sebagian harus dialokasikan khusus untuk:
- pembangunan SPKLU dan fast charging;
- subsidi charging di daerah yang belum ekonomis;
- peningkatan kapasitas jaringan listrik lokal;
- perbaikan jalan akibat beban kendaraan;
- integrasi data kendaraan, charging, dan sistem transportasi.
Dengan begitu, pemilik EV merasa pajak yang dibayar kembali menjadi manfaat langsung. Ini juga menciptakan siklus positif: pajak EV → infrastruktur EV → adopsi EV meningkat → penerimaan pajak meningkat.
EV sebagai Ketahanan Transportasi dan Logistik
Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi BBM. Saat BBM mahal atau pasokannya terganggu, transportasi dan logistik bisa ikut tertekan.
EV dapat menjadi lapisan ketahanan tambahan karena sumber energinya berasal dari listrik, bukan langsung dari BBM. Jika sistem kelistrikan kuat dan charging tersedia, sebagian transportasi harian, kendaraan operasional, dan logistik perkotaan tetap bisa berjalan meskipun terjadi tekanan pada BBM.
Artinya, EV bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga:
- diversifikasi energi transportasi;
- pengurangan ketergantungan pada BBM;
- alternatif saat krisis pasokan;
- stabilisasi biaya mobilitas jangka panjang.
Best Practice dari Negara Lain
China menggunakan pendekatan bertahap. Insentif pajak NEV diperpanjang, lalu diturunkan secara gradual agar pasar tetap tumbuh tetapi fiskal tetap terkendali.
Singapura mengombinasikan rebate kendaraan listrik dengan pembangunan charging point. Targetnya adalah 60.000 charging point pada 2030, dan pada Desember 2025 lebih dari 90% carpark HDB sudah memiliki charging point.
Norwegia memberi insentif besar pada fase awal, lalu mulai menguranginya setelah adopsi EV sangat tinggi. Ini menunjukkan insentif EV sebaiknya bersifat transisional, bukan permanen.
Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia
Indonesia sebaiknya tidak memilih dua ekstrem: pajak EV nol selamanya atau pajak EV normal terlalu cepat. Yang lebih tepat adalah pajak progresif berbasis fase adopsi.
Rekomendasi kebijakan:
- pajak EV tetap rendah selama populasi EV masih kecil;
- kenaikan pajak dilakukan bertahap berdasarkan pangsa EV;
- kendaraan listrik murah dan komersial ringan diberi insentif lebih besar;
- EV mewah dikenakan pajak lebih tinggi lebih awal;
- sebagian penerimaan pajak EV wajib dialokasikan untuk charging dan jalan;
- daerah terpencil diberi insentif khusus agar infrastruktur EV tidak hanya menumpuk di kota besar.
Penutup
Pajak mobil listrik bukan sekadar soal penerimaan negara. Ini adalah instrumen untuk mengatur arah transisi transportasi Indonesia.
Kebijakan terbaik bukan menghapus pajak sepenuhnya, tetapi mengelolanya secara cerdas: rendah di awal, naik bertahap saat pasar matang, dan hasilnya dikembalikan untuk membangun ekosistem EV.
Mobil listrik perlu dipajaki, tetapi jangan terlalu cepat dibebani sebelum ekosistemnya benar-benar kuat.
📚 Referensi
- Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok – Extension and Phase-out of NEV Tax Exemption Policyhttps://english.www.gov.cn/news/202306/21/content_WS64929394c6d0868f4e8dd11c.html
- Land Transport Authority – Electric Vehicles Transition Strategy (Singapore)https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/industry_innovations/technologies/electric_vehicles/transitioning_to_evs.html
- Ministry of Transport Singapore – Electric Vehicles Roadmap & Charging Infrastructurehttps://www.mot.gov.sg/what-we-do/green-transport/electric-vehicles
- Norwegia – VAT Exemption Policy and Gradual Reduction for Electric Vehicleshttps://www.globalvatcompliance.com/globalvatnews/norway-electric-car-vat-exemption/
- Reuters – Norway EV Tax Policy Adjustmenthttps://www.reuters.com/business/norway-proposes-widening-ev-tax-include-mass-market-tesla-models-2025-10-15/
- International Energy Agency – Global EV Outlook
- World Bank – Electric Mobility and Policy Design in Developing Countrieshttps://www.worldbank.org
