Bagi banyak lulusan perguruan tinggi, hari wisuda tidak selalu langsung diikuti dengan hari pertama bekerja.
Ijazah telah diterima. Lamaran dikirim ke puluhan perusahaan. Tes daring diikuti berkali-kali. Namun jawaban yang datang sering hanya berupa pemberitahuan bahwa kandidat lain dipilih, atau bahkan tidak ada jawaban sama sekali.
Di sisi lain, perusahaan juga mengeluhkan sulitnya menemukan tenaga kerja dengan keterampilan dan pengalaman yang sesuai.
Situasi tersebut terlihat seperti kontradiksi. Pencari kerja merasa tidak ada lowongan, sementara perusahaan merasa tidak memperoleh pekerja yang tepat.
Masalah ketenagakerjaan Indonesia ternyata bukan hanya mengenai jumlah penduduk yang menganggur. Persoalannya juga berkaitan dengan:
Jumlah pekerjaan formal yang tersedia.
Kualitas dan produktivitas pekerjaan.
Kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.
Lokasi pekerjaan yang tidak selalu sama dengan lokasi pencari kerja.
Sulitnya usaha kecil berkembang menjadi perusahaan menengah.
Investasi yang besar tetapi tidak selalu menyerap banyak pekerja.
Informasi lowongan dan keterampilan yang masih terpisah-pisah.
Karena itu, solusi bagi pengangguran tidak cukup dengan membuka pelatihan, mengadakan bursa kerja, atau mendorong semua lulusan menjadi pengusaha.
Indonesia memerlukan strategi ekonomi yang secara sengaja menciptakan banyak pekerjaan produktif, bukan sekadar pekerjaan apa pun.
Gambaran Pengangguran Indonesia pada 2026
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2026 mencapai 154,91 juta orang. Sebanyak 147,67 juta orang telah bekerja, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 4,68 persen.
Dari selisih antara angkatan kerja dan penduduk bekerja, terdapat sekitar 7,24 juta orang yang belum bekerja. Pada saat yang sama, rata-rata upah buruh nasional baru mencapai sekitar Rp3,29 juta per bulan.
Angka pengangguran memang lebih rendah dibandingkan banyak periode sebelumnya. Namun angka nasional tersebut belum menggambarkan seluruh kualitas pasar kerja.
Pada Februari 2026, pekerja penuh waktu mencapai 66,77 persen dari penduduk bekerja. Sementara itu, pekerja paruh waktu mencapai 25,97 persen dan setengah penganggur mencapai 7,27 persen. Setengah penganggur merupakan orang yang sudah bekerja kurang dari 35 jam per minggu tetapi masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain.
Artinya, seseorang dapat tercatat sebagai pekerja secara statistik, tetapi belum tentu memperoleh jam kerja, penghasilan, atau produktivitas yang memadai.
Pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Sektor ini mempekerjakan sekitar 42,49 juta orang atau 28,78 persen dari seluruh penduduk yang bekerja pada Februari 2026.
Besarnya jumlah pekerja bukanlah masalah dengan sendirinya. Pertanian tetap merupakan sektor penting. Tantangannya adalah meningkatkan produktivitas, teknologi, pengolahan hasil, akses pasar, dan pendapatan para pekerjanya.
Mengapa Lulusan Sarjana Juga Sulit Mendapatkan Pekerjaan?
Pendidikan tinggi tidak otomatis menghasilkan pekerjaan apabila pertumbuhan jumlah lulusan tidak diikuti pertumbuhan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi.
Data BPS untuk 2025 menunjukkan jumlah penganggur lulusan universitas berada di kisaran 904 ribu hingga 1,01 juta orang pada dua periode survei ketenagakerjaan tahun tersebut.
Namun angka tersebut tidak berarti kuliah tidak berguna.
Pendidikan tinggi tetap dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan analisis, mobilitas sosial, dan peluang memperoleh pendapatan lebih tinggi. Masalahnya terletak pada ketidakseimbangan antara sistem pendidikan dan struktur perekonomian.
Indonesia menghasilkan banyak lulusan administrasi, manajemen, komunikasi, hukum, teknologi, dan bidang lainnya. Namun jumlah perusahaan produktif yang membutuhkan pekerja profesional baru belum tumbuh secepat jumlah lulusan.
Masalah lainnya adalah perusahaan sering mencari calon pekerja yang telah memiliki pengalaman. Sementara lulusan baru tidak mungkin memperoleh pengalaman apabila tidak pernah diberi kesempatan memasuki tempat kerja.
Terbentuklah lingkaran yang sulit diputus:
Tidak diterima karena belum berpengalaman, tetapi tidak dapat memperoleh pengalaman karena belum diterima bekerja.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Menciptakan Banyak Pekerjaan
Ekonomi dapat tumbuh tanpa menghasilkan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Sebuah proyek tambang, smelter, pusat data, atau pembangkit listrik dapat memiliki nilai investasi sangat besar, tetapi menggunakan mesin, otomatisasi, dan tenaga kerja yang relatif terbatas.
Sebaliknya, perusahaan makanan, garmen, alas kaki, furnitur, pariwisata, kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan jasa perawatan dapat menyerap lebih banyak pekerja untuk setiap rupiah investasi.
Karena itu, pemerintah tidak seharusnya hanya mengumumkan nilai investasi yang berhasil masuk. Keberhasilan investasi juga perlu diukur melalui:
Jumlah pekerjaan langsung dan tidak langsung.
Biaya investasi per pekerjaan.
Kualitas upah dan perlindungan pekerja.
Jumlah pekerja lokal yang dilatih.
Pembelian barang dan jasa dari pemasok domestik.
Transfer teknologi.
Potensi kenaikan produktivitas.
Ketahanan pekerjaan dalam jangka panjang.
Bank Dunia menilai Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih produktif dan lebih banyak menciptakan pekerjaan berkualitas. Hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan persaingan, hambatan regulasi, lambatnya penyebaran pengetahuan dan teknologi, akses pembiayaan, serta kesenjangan keterampilan.
Simulasi reformasi Bank Dunia memperkirakan paket reformasi terpadu dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 10 persen dan pendapatan tenaga kerja hingga 11 persen di atas skenario tanpa reformasi pada 2040. Paket tersebut juga diperkirakan berpotensi menciptakan sekitar 16,5 juta pekerjaan berkualitas lebih baik.
Pelajaran dari Jerman: Pendidikan dan Perusahaan Harus Terhubung
Jerman dikenal memiliki sistem pendidikan vokasi ganda atau dual vocational education and training.
Dalam sistem tersebut, peserta tidak hanya belajar di sekolah. Mereka juga bekerja dan berlatih langsung di perusahaan berdasarkan standar keterampilan yang telah ditetapkan.
Sekitar 88 persen peserta pendidikan vokasi tingkat menengah atas di Jerman mengikuti program ganda yang mencakup lebih dari 320 jenis pekerjaan. Peserta magang diperlakukan sebagai pekerja dalam pelatihan dan menerima tunjangan bulanan. Program umumnya berlangsung selama dua hingga tiga setengah tahun.
Tanggung jawab juga dibagi secara jelas:
Sekolah menyediakan pendidikan teori.
Perusahaan menyediakan pelatihan di tempat kerja.
Pemerintah mengatur standar dan kerangka kualifikasi.
Kamar dagang atau organisasi profesi melakukan pengujian.
Perusahaan membiayai pelatihan di tempat kerja.
Pemerintah memberikan dukungan tambahan kepada UMKM dan kelompok rentan.
Pelajaran terpenting bagi Indonesia bukan sekadar memperbanyak sekolah kejuruan.
Yang harus dibangun adalah hubungan nyata antara sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, asosiasi industri, dan pemerintah daerah.
Pelatihan tidak boleh dibuka hanya karena tersedia gedung, instruktur, atau anggaran. Pelatihan harus dimulai dari permintaan tenaga kerja yang nyata.
Pelajaran dari Singapura: Pelatihan Harus Mengikuti Perubahan Pekerjaan
Singapura mengembangkan program SkillsFuture untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat.
Program tersebut tidak hanya menyediakan kursus bagi individu. SkillsFuture juga menghubungkan pengembangan keterampilan dengan bimbingan karier, pencocokan pekerjaan, program belajar sambil bekerja, perubahan jenis pekerjaan, dan transformasi perusahaan.
Perusahaan dapat memperoleh dukungan untuk:
Melatih pekerja lama.
Merekrut dan melatih pekerja yang berpindah karier.
Mendesain ulang pekerjaan.
Mengadopsi teknologi baru.
Mengembangkan jalur karier.
Mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan pada masa depan.
Singapura juga menjalankan program konversi karier untuk membantu pekerja berpengalaman berpindah ke pekerjaan baru melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Pelajaran bagi Indonesia adalah bahwa kebijakan pelatihan tidak boleh berhenti pada pembagian sertifikat.
Keberhasilannya harus diukur melalui:
Berapa peserta yang bekerja setelah pelatihan.
Apakah pekerjaannya sesuai dengan keterampilan yang dipelajari.
Berapa lama peserta bertahan di tempat kerja.
Apakah pendapatannya meningkat.
Apakah produktivitas perusahaan ikut meningkat.
Lembaga pelatihan yang tidak menghasilkan penempatan kerja atau peningkatan pendapatan tidak seharusnya terus menerima anggaran dengan pola yang sama.
Pelajaran dari Vietnam: Industri Ekspor Harus Terhubung dengan Usaha Lokal
Vietnam berhasil menciptakan banyak pekerjaan melalui pertumbuhan manufaktur dan jasa yang terhubung dengan pasar ekspor.
Bank Dunia mencatat sekitar 50 juta pekerjaan menjadi fondasi keberhasilan ekonomi Vietnam. Peralihan menuju manufaktur dan jasa membantu meningkatkan produktivitas, upah, dan menurunkan kemiskinan secara signifikan.
Namun Vietnam juga menghadapi masalah yang relevan bagi Indonesia. Pabrik asing yang produktif belum tentu otomatis membuat seluruh usaha domestik ikut naik kelas.
Karena itu, rekomendasi Bank Dunia untuk Vietnam mencakup:
Mengurangi hambatan pertumbuhan UMKM domestik.
Menghubungkan perusahaan lokal dengan rantai pasok global.
Berpindah menuju kegiatan bernilai tambah lebih tinggi.
Mengembangkan sistem pangan dan pertanian modern.
Meningkatkan informasi pasar kerja.
Menghubungkan pekerja yang tepat dengan pekerjaan yang tepat.
Pelajaran bagi Indonesia adalah bahwa investasi asing perlu disambut, tetapi harus menghasilkan hubungan dengan ekonomi lokal.
Pabrik besar seharusnya membeli lebih banyak komponen, layanan logistik, makanan, seragam, perawatan mesin, perangkat lunak, dan jasa profesional dari perusahaan domestik yang memenuhi standar.
Tanpa hubungan tersebut, investasi dapat berubah menjadi pulau industri yang besar tetapi memiliki efek terbatas terhadap usaha di sekitarnya.
Pelajaran dari Denmark: Fleksibilitas Harus Disertai Perlindungan
Denmark menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai flexicurity, yaitu perpaduan antara fleksibilitas pasar kerja dan perlindungan bagi pekerja.
Model tersebut memiliki tiga unsur utama:
Perusahaan relatif fleksibel dalam merekrut dan menyesuaikan tenaga kerja.
Pekerja memperoleh perlindungan pendapatan ketika kehilangan pekerjaan.
Pemerintah menjalankan kebijakan pasar kerja aktif, seperti konseling, pelatihan ulang, dan pencocokan pekerjaan.
Kebijakan pasar kerja aktif Denmark termasuk yang paling kuat dan memiliki tingkat belanja yang tinggi dibandingkan negara OECD lainnya.
Indonesia tidak dapat menyalin sistem Denmark secara utuh karena kemampuan fiskal dan struktur pekerjanya berbeda.
Namun prinsipnya dapat diterapkan:
Perusahaan membutuhkan kemudahan berusaha, sedangkan pekerja membutuhkan kepastian bahwa kehilangan pekerjaan tidak berarti kehilangan seluruh penghasilan, akses kesehatan, dan kesempatan kembali bekerja.
Fleksibilitas tanpa perlindungan akan menghasilkan pekerjaan yang tidak aman. Sebaliknya, perlindungan yang tidak disertai produktivitas dapat membuat perusahaan enggan merekrut pekerja baru.
Strategi Pertama: Kembangkan Industri yang Banyak Menyerap Tenaga Kerja
Indonesia perlu memiliki kebijakan industri yang tidak hanya berorientasi pada komoditas dan industri padat modal.
Sektor yang berpotensi menciptakan banyak pekerjaan antara lain:
Industri makanan dan minuman.
Tekstil dan produk tekstil.
Alas kaki.
Furnitur.
Elektronik dan perakitan.
Alat kesehatan.
Pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
Industri kreatif.
Pariwisata.
Logistik.
Perawatan dan perbaikan.
Konstruksi perumahan.
Jasa kesehatan dan perawatan.
Daur ulang dan ekonomi sirkular.
Industri padat karya tidak berarti Indonesia harus selamanya mengandalkan upah murah.
Teknologi tetap perlu digunakan. Namun teknologi harus membantu pekerja menghasilkan produk lebih banyak dan lebih berkualitas, bukan sekadar menggantikan manusia tanpa menyiapkan pekerjaan baru.
Strateginya adalah menggabungkan:
Banyak pekerja + keterampilan meningkat + mesin yang tepat + manajemen modern + akses pasar.
Dengan kombinasi tersebut, produktivitas dan upah dapat meningkat bersamaan.
Strategi Kedua: Berikan Insentif Berdasarkan Pekerjaan yang Diciptakan
Insentif investasi selama ini sering dikaitkan dengan nilai modal, lokasi, atau sektor usaha.
Ke depan, sebagian insentif dapat dikaitkan dengan hasil ketenagakerjaan.
Perusahaan dapat memperoleh insentif lebih besar apabila:
Menciptakan pekerjaan formal baru.
Merekrut lulusan baru.
Menjalankan program magang berbayar.
Melatih pekerja lokal.
Membeli dari pemasok UMKM.
Meningkatkan upah sejalan dengan produktivitas.
Mempertahankan pekerja dalam jangka waktu tertentu.
Membuka fasilitas di daerah dengan pengangguran tinggi.
Pemerintah juga perlu membedakan antara pekerjaan sementara pada masa konstruksi dan pekerjaan permanen setelah fasilitas beroperasi.
Proyek yang mempekerjakan ribuan orang selama pembangunan tetapi hanya membutuhkan ratusan pekerja setelah beroperasi tidak boleh diklaim seolah-olah seluruhnya merupakan pekerjaan jangka panjang.
Strategi Ketiga: Bangun Program Magang Nasional yang Benar-Benar Berbayar
Indonesia membutuhkan jalur masuk kerja bagi lulusan baru.
Program magang dapat berlangsung selama enam hingga dua belas bulan dengan beberapa ketentuan:
Peserta memperoleh upah atau tunjangan layak.
Perusahaan memiliki mentor.
Tugas peserta berkaitan dengan kompetensi.
Peserta memperoleh perlindungan keselamatan dan jaminan sosial.
Keterampilan yang diperoleh dapat disertifikasi.
Perusahaan melaporkan tingkat pengangkatan peserta.
Pemerintah membantu sebagian biaya untuk UMKM yang memenuhi syarat.
Subsidi tidak perlu diberikan kepada perusahaan besar tanpa batas. Bantuan dapat diprioritaskan kepada perusahaan kecil dan menengah yang sebenarnya membutuhkan pekerja, tetapi belum mampu membiayai seluruh proses pelatihan.
Model ini dapat memutus lingkaran “tidak bekerja karena tidak berpengalaman”.
Strategi Keempat: Ubah Universitas Menjadi Mitra Ekonomi Daerah
Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dan publikasi.
Setiap kampus perlu memahami struktur ekonomi di wilayahnya.
Kampus di daerah perikanan dapat mengembangkan teknologi pendinginan, pengolahan hasil laut, logistik, pemasaran, dan budidaya. Kampus di daerah pertanian dapat membantu mekanisasi, benih, pengolahan pangan, dan rantai pasok. Kampus di kawasan industri dapat mengembangkan otomasi, pemeliharaan mesin, keselamatan, dan manajemen produksi.
Beberapa perubahan praktis yang diperlukan meliputi:
Kurikulum ditinjau bersama asosiasi industri.
Proyek akhir menyelesaikan persoalan nyata perusahaan atau masyarakat.
Dosen memperoleh kesempatan bekerja sementara di industri.
Praktisi mengajar secara terstruktur.
Mahasiswa menjalani magang berkualitas.
Data alumni digunakan untuk mengevaluasi program studi.
Program studi yang terus menghasilkan pengangguran diperbaiki kapasitas dan kurikulumnya.
Perguruan tinggi juga harus jujur memberikan informasi mengenai prospek pekerjaan, kisaran pendapatan, dan keterampilan tambahan yang dibutuhkan pada setiap bidang.
Strategi Kelima: Bantu UMKM Naik Kelas, Bukan Hanya Bertahan
Sebagian besar usaha Indonesia berukuran mikro dan kecil. Usaha seperti ini penting sebagai sumber nafkah, tetapi banyak yang memiliki produktivitas dan kemampuan merekrut pekerja yang terbatas.
Kebijakan UMKM sering berfokus pada bantuan modal kecil, pameran, atau pelatihan singkat.
Yang lebih dibutuhkan adalah sistem untuk membantu usaha bertumbuh:
Pembiayaan berdasarkan arus kas.
Pembukuan digital sederhana.
Fasilitas produksi bersama.
Sertifikasi produk.
Desain kemasan.
Mesin yang dapat disewa.
Pendampingan manajemen.
Akses pengadaan pemerintah dan perusahaan besar.
Konsolidasi logistik.
Dukungan ekspor.
Perlindungan merek.
Akses terhadap tenaga kerja terampil.
Target kebijakan tidak cukup menghitung berapa UMKM menerima bantuan.
Ukuran keberhasilannya adalah berapa usaha yang:
Meningkatkan omzet.
Meningkatkan produktivitas.
Merekrut pekerja.
Membayar upah lebih baik.
Beralih menjadi perusahaan kecil atau menengah.
Masuk ke rantai pasok industri.
Strategi Keenam: Ciptakan Lapangan Kerja melalui Ekonomi Perawatan
Indonesia memiliki kebutuhan besar terhadap layanan penitipan anak, perawatan lansia, kesehatan masyarakat, rehabilitasi, pendidikan usia dini, dan pendampingan penyandang disabilitas.
Sektor tersebut sering dianggap sebagai beban sosial. Padahal, layanan perawatan juga merupakan sektor ekonomi yang dapat menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar.
Kajian yang dirujuk ILO memperkirakan peningkatan investasi dalam layanan perawatan berpotensi menciptakan lebih dari 10 juta pekerjaan di Indonesia.
Pembangunan tempat penitipan anak yang terjangkau juga dapat membantu lebih banyak orang tua, terutama perempuan, memasuki dunia kerja.
Namun pekerjaan perawatan harus diprofesionalkan melalui:
Standar kompetensi.
Pelatihan dan sertifikasi.
Perlindungan pekerja.
Pengawasan kualitas layanan.
Jalur karier.
Pembiayaan yang berkelanjutan.
Strategi Ketujuh: Gunakan Transisi Energi untuk Membuka Pekerjaan Baru
Transisi energi tidak hanya berkaitan dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya atau kendaraan listrik.
Peluang pekerjaan dapat muncul pada:
Pemasangan panel surya.
Audit dan efisiensi energi.
Renovasi bangunan.
Pengelolaan sampah.
Daur ulang baterai.
Transportasi publik.
Restorasi hutan dan mangrove.
Pertanian rendah emisi.
Pengolahan limbah organik.
Biogas dan biomethane.
Pemantauan emisi.
Perawatan kendaraan listrik.
Pembangunan jaringan listrik.
Namun pekerjaan hijau tidak tercipta secara otomatis. Pemerintah perlu memetakan keterampilan, wilayah yang terdampak, kebutuhan pelatihan, dan standar pekerjaan layak dalam setiap program transisi. ILO menekankan pentingnya menghubungkan kebijakan lingkungan dengan analisis ekonomi, pasar kerja, kemiskinan, dan kondisi pekerja informal.
Strategi Kedelapan: Bangun Sistem Informasi Pasar Kerja Nasional
Indonesia memiliki banyak situs lowongan, lembaga pelatihan, kampus, dinas tenaga kerja, dan data perusahaan. Namun informasinya belum sepenuhnya terintegrasi.
Diperlukan sistem pasar kerja nasional yang dapat menunjukkan:
Pekerjaan yang sedang tumbuh.
Pekerjaan yang mulai menurun.
Keterampilan yang paling banyak dicari.
Lokasi kekurangan tenaga kerja.
Kisaran upah.
Kualitas lembaga pelatihan.
Tingkat penempatan lulusan.
Program magang yang tersedia.
Sertifikat yang diakui industri.
Pencari kerja dapat membuat profil keterampilan, bukan hanya mengunggah ijazah.
Sistem kemudian memberikan rekomendasi berupa lowongan, pelatihan singkat, program magang, atau peluang relokasi yang sesuai.
Data tersebut juga dapat digunakan pemerintah untuk menutup program pelatihan yang tidak relevan dan memperbesar program dengan hasil penempatan terbaik.
Strategi Kesembilan: Kurangi Hambatan Pekerja untuk Berpindah Lokasi
Pekerjaan dan pencari kerja sering berada di lokasi yang berbeda.
Kawasan industri mungkin membutuhkan tenaga kerja, tetapi pencari kerja tidak memiliki biaya transportasi, tempat tinggal, atau informasi untuk pindah.
Pemerintah daerah dan perusahaan dapat menyediakan:
Asrama pekerja sementara.
Transportasi publik ke kawasan industri.
Bantuan relokasi terbatas.
Informasi biaya hidup.
Penitipan anak.
Layanan penempatan lintas daerah.
Perlindungan terhadap penipuan rekrutmen.
Pembangunan kawasan industri tanpa perumahan, transportasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan akan meningkatkan biaya hidup pekerja dan menyulitkan perusahaan mempertahankan tenaga kerja.
Strategi Kesepuluh: Kaitkan Teknologi dengan Peningkatan Produktivitas Pekerja
Otomatisasi dan kecerdasan buatan akan mengubah banyak pekerjaan.
Melarang teknologi bukanlah solusi. Namun membiarkan perusahaan mengadopsi teknologi tanpa menyiapkan pekerja juga dapat memperbesar ketimpangan.
Setiap insentif digitalisasi perusahaan dapat disertai kewajiban:
Melatih pekerja yang terdampak.
Mendesain ulang pekerjaan.
Memindahkan pekerja ke fungsi baru.
Membagi sebagian keuntungan produktivitas melalui upah atau bonus.
Melaporkan perubahan jumlah dan jenis pekerjaan.
Teknologi seharusnya mengurangi pekerjaan yang berbahaya, melelahkan, dan berulang. Manusia kemudian diarahkan pada pekerjaan yang membutuhkan penilaian, kreativitas, komunikasi, pengawasan, perawatan, dan pemecahan masalah.
Program Cepat yang Dapat Dijalankan
Dalam jangka pendek, Indonesia dapat memulai beberapa program yang relatif praktis.
1. Program pengalaman kerja pertama
Pemerintah membantu membiayai program magang berbayar bagi lulusan baru, terutama di UMKM dan perusahaan menengah.
2. Insentif perekrutan
Perusahaan memperoleh pengurangan beban tertentu apabila menambah pekerja formal dan mempertahankannya dalam periode minimum.
3. Proyek publik padat karya produktif
Tenaga kerja dapat dilibatkan dalam perbaikan irigasi, sanitasi, pengelolaan sampah, restorasi lingkungan, renovasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur desa.
Program ini harus menghasilkan aset yang berguna, bukan sekadar membagikan pekerjaan sementara.
4. Revitalisasi kawasan industri lama
Pemerintah tidak selalu harus membangun kawasan baru. Kawasan industri lama dapat diperbaiki melalui listrik yang andal, transportasi, pengolahan limbah, internet, perumahan pekerja, dan pusat pelatihan.
5. Pusat produktivitas UMKM
Setiap daerah dapat memiliki fasilitas produksi, desain, pengujian, pengemasan, serta konsultasi yang dipakai bersama oleh banyak usaha.
Kebijakan yang Sebaiknya Dihindari
Pelatihan tanpa lowongan
Pelatihan hanya akan menunda pengangguran apabila tidak terhubung dengan kebutuhan perusahaan.
Menganggap semua orang harus menjadi pengusaha
Wirausaha merupakan pilihan penting, tetapi tidak semua orang memiliki modal, kemampuan, jaringan, atau keinginan menjadi pengusaha.
Perekonomian yang sehat tetap membutuhkan pekerja profesional, teknisi, operator, perawat, guru, peneliti, tenaga penjualan, dan manajer.
Mengandalkan upah murah
Upah murah mungkin menarik sebagian investasi, tetapi bukan strategi pembangunan jangka panjang.
Negara lain juga dapat menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Indonesia harus bersaing melalui produktivitas, kualitas, infrastruktur, kepastian usaha, dan pasar domestik.
Mengejar nilai investasi tanpa menghitung pekerjaan
Investasi besar tetap penting, khususnya untuk energi, infrastruktur, dan industri dasar. Namun kebijakan ketenagakerjaan harus menyeimbangkannya dengan sektor yang lebih banyak menyerap pekerja.
Melindungi industri tanpa target kinerja
Industri yang memperoleh perlindungan atau insentif harus memiliki target peningkatan produktivitas, ekspor, penggunaan pemasok lokal, pelatihan tenaga kerja, dan penciptaan pekerjaan.
Bagaimana Mengukur Keberhasilannya?
Keberhasilan penciptaan lapangan kerja tidak cukup diukur dari turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.
Pemerintah juga perlu memantau:
Jumlah pekerjaan formal baru.
Proporsi pekerja penuh waktu.
Tingkat setengah pengangguran.
Rata-rata upah riil.
Produktivitas per pekerja.
Lama pencarian kerja lulusan baru.
Persentase lulusan bekerja sesuai kompetensi.
Tingkat partisipasi kerja perempuan.
Jumlah UMKM yang naik kelas.
Pekerja yang memperoleh pelatihan di tempat kerja.
Pekerjaan yang tercipta di luar Pulau Jawa.
Tingkat kelangsungan pekerjaan setelah satu atau dua tahun.
Dengan indikator tersebut, pemerintah tidak hanya mengejar banyaknya pekerjaan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutannya.
Kesimpulan
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menciptakan jutaan pekerjaan.
Negara ini memiliki pasar domestik yang besar, penduduk usia produktif, sumber daya alam, kawasan industri, ekonomi digital, sektor pertanian, kekayaan pariwisata, dan kebutuhan infrastruktur yang luas.
Namun pekerjaan tidak akan tercipta hanya karena jumlah penduduk dan investasi bertambah.
Indonesia perlu secara sengaja membangun ekonomi yang job-rich, yaitu ekonomi yang menghasilkan banyak pekerjaan produktif sekaligus meningkatkan nilai tambah.
Pelajaran dari negara lain menunjukkan beberapa prinsip penting:
Jerman menghubungkan pendidikan dengan pelatihan langsung di perusahaan.
Singapura mengaitkan pelatihan, pencocokan kerja, dan transformasi bisnis.
Vietnam menggunakan manufaktur dan perdagangan untuk memperluas pekerjaan, sambil berupaya menghubungkan investasi dengan usaha domestik.
Denmark menyeimbangkan fleksibilitas perusahaan dengan perlindungan dan pengaktifan kembali pekerja.
Indonesia tidak perlu menyalin salah satu negara secara utuh.
Model yang lebih tepat adalah menggabungkan praktik tersebut dengan kondisi nasional: memperkuat industri penyerap tenaga kerja, membantu UMKM naik kelas, menyediakan magang berbayar, memperbaiki perguruan tinggi, mengembangkan ekonomi perawatan dan pekerjaan hijau, serta membangun sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi.
Tujuan akhirnya bukan sekadar membuat angka pengangguran terlihat rendah.
Tujuannya adalah menciptakan pekerjaan yang membuat masyarakat dapat hidup layak, terus meningkatkan keterampilan, menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi, serta ikut mendorong produktivitas Indonesia.


