Perampasan Aset Pejabat Korup: Belajar dari Umar bin Khattab untuk RUU Perampasan Aset Indonesia

Pembaruan: 1 September 2026

Korupsi tidak hanya menghasilkan kerugian keuangan negara. Korupsi juga memindahkan kekayaan publik ke tangan pribadi, keluarga, perusahaan, atau pihak lain yang sengaja digunakan untuk menyamarkan asal-usul harta.

Karena itu, menghukum koruptor dengan pidana penjara saja tidak cukup. Negara juga harus mampu menemukan, membekukan, mengelola, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan.

Di sinilah kebijakan perampasan aset pejabat korup menjadi penting.

Namun, perampasan aset juga merupakan kewenangan yang sangat kuat. Jika tidak dibatasi dengan standar pembuktian, pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, dan mekanisme keberatan yang jelas, instrumen tersebut dapat berubah menjadi alat tekanan politik atau perampasan hak milik secara sewenang-wenang.

Indonesia dapat belajar dari berbagai praktik internasional. Di sisi lain, sejarah pemerintahan Islam juga menyimpan pengalaman menarik pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar dikenal melakukan pencatatan kekayaan pejabat, memeriksa kenaikan harta, membatasi gaya hidup aparat, dan dalam sejumlah riwayat melakukan musyāṭarah atau pembagian sebagian harta para pejabatnya.

Apakah praktik tersebut sama dengan RUU Perampasan Aset modern? Tidak sepenuhnya.

Namun, prinsip tata kelolanya tetap relevan: jabatan publik adalah amanah, kekayaan pejabat harus dapat dijelaskan, dan keuntungan yang muncul karena pengaruh jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai keuntungan pribadi.

Apa yang Dimaksud dengan Perampasan Aset?

Perampasan aset adalah pengambilalihan hak atas aset oleh negara berdasarkan proses hukum karena aset tersebut merupakan hasil, sarana, pengganti, atau memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Istilah ini perlu dibedakan dari penyitaan atau pembekuan aset.

Tindakan	Sifat	Tujuan
Pembekuan	Sementara	Mencegah aset dipindahkan, disamarkan, atau dijual
Penyitaan	Sementara dalam proses hukum	Mengamankan barang bukti atau aset yang diduga terkait tindak pidana
Perampasan	Permanen berdasarkan putusan atau penetapan yang berwenang	Memindahkan kepemilikan aset kepada negara atau mengembalikannya kepada korban

Secara umum terdapat dua jalur perampasan aset.

1. Conviction-based forfeiture

Perampasan dilakukan setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pidana. Model ini paling dekat dengan sistem hukum pidana yang selama ini berlaku di Indonesia.

2. Non-conviction based asset forfeiture

Perampasan aset tidak mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap pelaku. Prosesnya diarahkan pada status atau asal-usul aset, misalnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat dituntut karena kondisi tertentu.

UNODC menjelaskan bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention against Corruption—UNCAC—mendorong negara mempertimbangkan perampasan tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu, antara lain karena pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak hadir. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Mekanisme tanpa putusan pidana bukan berarti negara bebas mengambil harta seseorang. Proses tersebut tetap harus memiliki dasar hukum, diperiksa oleh pengadilan yang independen, didukung alat bukti yang cukup, dan menyediakan hak untuk membantah serta mengajukan upaya hukum.

Mengapa Indonesia Membutuhkan RUU Perampasan Aset?

Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU juga memuat mekanisme pelacakan, penghentian transaksi, penyitaan, dan penanganan harta yang diduga berasal dari tindak pidana.

Masalahnya, aturan tersebut masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan sebagian besar bergantung pada pembuktian tindak pidana serta pemidanaan pelaku. Ketika tersangka meninggal, melarikan diri, menggunakan pihak nominee, menyembunyikan aset di luar negeri, atau sengaja memperpanjang proses hukum, pemulihan aset dapat menjadi sangat sulit.

RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menutup kesenjangan tersebut, menyatukan prosedur, memperjelas kewenangan lembaga, serta memastikan aset tidak kehilangan nilai selama proses hukum.

Status RUU Perampasan Aset per 1 September 2026

Menurut informasi resmi DPR, RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana masih tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 pada nomor urut 6 dan menjadi usul inisiatif DPR. Pada Agustus 2026, Komisi III masih mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk mengerucutkan pilihan antara perampasan berbasis pemidanaan dan mekanisme non-conviction based, sekaligus menyusun materi pasal yang lebih konkret.

DPR juga menyebut terdapat usulan cakupan 13 kelompok tindak pidana, bukan hanya korupsi. Di antaranya adalah narkotika, terorisme, perdagangan orang, perpajakan, perbankan, pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan. Karena masih berada pada tahap pembahasan, daftar dan rumusannya belum boleh dianggap sebagai ketentuan final.

Hal lain yang sedang dibahas ialah model lembaga pengelola aset serta pengawasan agar undang-undang ini tidak menjadi alat kekuasaan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam publikasi JDIH DPR tanggal 11 Agustus 2026, pembahasan lembaga pengelola aset, dan penguatan mekanisme pengawasan.

Landasan Etika Islam: Hadiah karena Jabatan Bukan Hadiah Biasa

Sebelum membahas kebijakan Umar, terdapat landasan yang lebih kuat dalam hadis sahih mengenai gratifikasi kepada petugas negara.

Dalam kisah Ibn al-Lutbiyyah, seorang petugas pengumpul zakat memisahkan harta yang dikumpulkannya menjadi bagian untuk negara dan bagian yang disebut sebagai hadiah untuk dirinya. Rasulullah saw. kemudian mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diberikan apabila ia hanya duduk di rumah ayah dan ibunya.

Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari nomor 7174 dan Sahih Muslim nomor 1832. Teks dan takhrijnya dapat dilihat dalam Mausu'ah al-Haditsiyah.

Pesannya sangat relevan dengan tata kelola modern: untuk menilai suatu pemberian kepada pejabat, tanyakan apakah pemberian tersebut akan tetap datang apabila penerimanya tidak mempunyai jabatan, kewenangan, atau pengaruh.

Jika jawabannya tidak, pemberian tersebut bukan hadiah pribadi biasa. Di dalamnya terdapat risiko gratifikasi, konflik kepentingan, pembelian akses, atau keuntungan yang berasal dari jabatan publik.

Kebijakan Umar bin Khattab dalam Mengawasi Kekayaan Pejabat

Praktik Umar sering disebut musyāṭarah al-amwāl atau muqāsamah amwāl al-‘ummāl. Secara sederhana, istilah itu merujuk pada pembagian atau pengambilan sebagian harta pejabat ketika terdapat kenaikan kekayaan yang dinilai berkaitan dengan posisi mereka.

Praktik ini sebaiknya tidak langsung diterjemahkan sebagai “Umar merampas seluruh harta pejabat yang terbukti korup”. Sumber-sumber sejarah menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.

1. Kekayaan dicatat sebagai titik awal

Dalam Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, Ibn Sa‘d meriwayatkan bahwa Umar mencatat harta para pejabat ketika mereka diangkat. Riwayat lain pada bagian yang sama menyebut Umar membagi harta sejumlah pejabat, termasuk Sa‘d bin Abi Waqqas: setengah diambil dan setengah dibiarkan.

Teks tersebut dapat dibaca dalam Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, jilid 3, halaman 307 pada edisi Dar Sadir.

Dilihat dengan istilah sekarang, pencatatan itu menyerupai asset declaration baseline: kekayaan sebelum menjabat didokumentasikan agar dapat dibandingkan dengan kekayaan selama atau setelah masa jabatan.

2. Pejabat diminta menjelaskan asal kenaikan kekayaan

Al-Muṣannaf karya ‘Abd al-Razzaq al-San‘ani, nomor 20659, memuat kisah pemeriksaan Abu Hurairah setelah bertugas di Bahrain. Umar menanyakan asal sepuluh ribu yang dibawanya. Abu Hurairah menjelaskan bahwa harta tersebut berasal dari perkembangan ternak, hasil kepemilikan yang telah ada, dan akumulasi pemberian yang menjadi haknya.

Riwayat itu kemudian menyebut penjelasannya diperiksa dan ditemukan sesuai. Umar bahkan kembali menawarkan tugas kepadanya, tetapi Abu Hurairah menolak. Teksnya dapat dibaca dalam Al-Muṣannaf, Kitāb al-Jāmi‘, Bāb al-Imām Rā‘in.

Keterangan ini penting karena kisah Abu Hurairah kadang disederhanakan di media sosial seolah-olah beliau telah terbukti mencuri. Kesimpulan tersebut tidak tepat. Riwayat yang disebut di atas justru menggambarkan pemeriksaan, kesempatan memberi penjelasan, dan verifikasi.

3. Gaya hidup dapat menjadi indikator untuk diperiksa

Dalam ‘Uyūn al-Akhbār karya Ibn Qutaybah, bagian “Khiyānāt al-‘Ummāl”, diceritakan bahwa Umar menetapkan sejumlah pembatasan bagi pejabatnya. Ketika melihat bangunan dari batu dan plester yang dikaitkan dengan seorang pejabat di Bahrain, Umar menganggap kemewahan tersebut sebagai tanda yang perlu diperiksa dan kemudian melakukan pembagian hartanya.

Riwayat ini terdapat dalam ‘Uyūn al-Akhbār, jilid 1, halaman 116.

Dalam konteks modern, rumah mewah, transaksi tidak lazim, perusahaan nominee, atau gaya hidup yang sangat tidak sebanding dengan penghasilan sah seharusnya menjadi red flag. Namun, indikator bukanlah bukti final. Ia harus memicu audit dan penyelidikan, bukan perampasan otomatis.

4. Keuntungan karena pengaruh jabatan dipandang sebagai hak publik

Ibn Taymiyyah dalam Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah menjelaskan bahwa perlakuan istimewa dalam transaksi dengan pejabat—jual-beli, sewa, kemitraan, atau bentuk usaha lain—dapat menyerupai hadiah karena jabatan. Menurut penjelasannya, Umar membagi harta sebagian pejabat bukan selalu karena mereka terbukti berkhianat, tetapi karena mereka memperoleh keistimewaan ekonomi akibat kedudukan.

Penjelasan Ibn Taymiyyah dapat dibaca dalam Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah.

Al-Qarafi dalam Nafā’is al-Uṣūl juga mengutip penjelasan Al-Tartusyi dari Sirāj al-Mulūk: Umar melakukan musyāṭarah karena para pejabat berdagang dengan pengaruh jabatan, sedangkan pengaruh jabatan tersebut pada hakikatnya milik kaum muslimin. Lihat Nafā’is al-Uṣūl, jilid 9.

Gagasan ini sangat dekat dengan konsep modern mengenai konflik kepentingan, penyalahgunaan pengaruh, keuntungan karena informasi internal, akses istimewa terhadap proyek, dan gratifikasi terselubung.

Daftar Kitab yang Menjadi Referensi

Berikut sumber utama dan cara yang tepat untuk membacanya.

Kitab	Isi yang relevan	Catatan penggunaan
Sahih al-Bukhari, no. 7174; Sahih Muslim, no. 1832	Larangan hadiah yang muncul karena jabatan dan kewajiban mempertanggungjawabkan penerimaan petugas	Landasan hadis sahih paling kuat mengenai gratifikasi pejabat
‘Abd al-Razzaq, Al-Muṣannaf, no. 20659	Pemeriksaan kekayaan Abu Hurairah setelah bertugas di Bahrain	Menunjukkan klarifikasi dan verifikasi; tidak tepat digunakan untuk menuduh Abu Hurairah korup
Ibn Sa‘d, Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, jilid 3, hlm. 307	Pencatatan harta pejabat dan riwayat pembagian sebagian harta	Riwayat sejarah; sanad pada bagian tersebut melewati Muhammad bin ‘Umar al-Waqidi sehingga tidak disamakan dengan hadis sahih
Ibn Qutaybah, ‘Uyūn al-Akhbār, jilid 1, hlm. 116	Pembatasan perilaku pejabat, indikator kemewahan, dan musyāṭarah	Kitab adab dan sejarah pemerintahan, bukan kitab hadis sahih
Al-Tartusyi, Sirāj al-Mulūk	Pengawasan pejabat dan penjelasan tentang keuntungan karena pengaruh jabatan	Penjelasannya tentang musyāṭarah dikutip secara eksplisit oleh Al-Qarafi
Al-Qarafi, Nafā’is al-Uṣūl, jilid 9	Kutipan bahwa pejabat berdagang dengan pengaruh jabatan yang merupakan milik publik	Analisis fikih dan kemaslahatan atas praktik Umar
Ibn Taymiyyah, Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah	Keistimewaan transaksi bagi pejabat dipandang seperti hadiah karena jabatan	Penjelasan fikih mengapa keuntungan terkait jabatan dapat ditarik kembali
Al-Suyuti, Tārīkh al-Khulafā’	Mengompilasi riwayat pencatatan dan pembagian harta para pejabat Umar	Sumber kompilasi yang lebih belakangan; berguna sebagai penunjuk ke sumber lebih awal

Catatan metodologis ini penting. Riwayat mengenai kebijakan Umar berasal dari kitab hadis, sejarah, adab pemerintahan, dan fikih dengan tingkat kekuatan sanad yang berbeda. Karena itu, artikel ini tidak memperlakukan seluruh cerita sebagai hadis sahih atau sebagai salinan prosedur hukum modern.

Apa yang Dapat Dipelajari Indonesia dari Umar bin Khattab?

Prinsip pada masa Umar	Padanan kebijakan modern
Mencatat harta pejabat ketika diangkat	LHKPN dan deklarasi kepentingan sebelum, selama, dan setelah menjabat
Memeriksa kenaikan kekayaan	Audit berbasis risiko dan pemeriksaan unexplained wealth
Menilai hadiah karena kedudukan	Pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan
Mengawasi gaya hidup serta tanda kemewahan	Analisis transaksi, kepemilikan manfaat, dan lifestyle audit
Menarik manfaat yang muncul karena pengaruh jabatan	Disgorgement atau pengembalian keuntungan yang diperoleh melalui penyalahgunaan kewenangan
Menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pejabat	Penggunaan aset rampasan untuk kas negara, korban, dan kepentingan publik

Hal yang tidak boleh disalin secara harfiah ialah mengambil setengah harta setiap pejabat hanya karena kekayaannya meningkat.

Negara hukum modern menuntut aturan tertulis, pembuktian individual, pengadilan independen, hak didengar, perlindungan hak milik, dan upaya hukum. Nilai sejarahnya dapat diadopsi, tetapi prosedurnya harus disesuaikan dengan UUD 1945 dan sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi untuk RUU Perampasan Aset Indonesia

1. Jadikan perampasan aset sebagai pemulihan, bukan penghukuman tanpa proses

Tujuan utama undang-undang harus dirumuskan secara jelas: menghilangkan keuntungan hasil kejahatan, memulihkan kerugian negara, mengembalikan aset kepada korban, dan mencegah aset digunakan kembali untuk tindak pidana.

Rumusan ini penting agar perampasan tidak berubah menjadi hukuman tambahan yang dijatuhkan tanpa standar perlindungan hukum pidana.

2. Gunakan sistem hibrida dengan jalur pidana sebagai pilihan utama

Perampasan berbasis putusan pidana sebaiknya tetap menjadi jalur utama ketika pelaku dapat dituntut. Mekanisme non-conviction based digunakan sebagai jalur luar biasa dalam keadaan yang ditentukan secara limitatif, misalnya:

• tersangka atau terdakwa meninggal dunia;

• pelaku melarikan diri atau menjadi buron dalam jangka waktu tertentu;

• pelaku tidak diketahui keberadaannya setelah pencarian yang dapat dibuktikan;

• pelaku secara permanen tidak mampu mengikuti persidangan;

• pemilik manfaat aset sengaja disembunyikan dan tidak ada pihak yang dapat membuktikan kepemilikan sah; atau

• aset ditemukan tetapi penuntutan terhadap orangnya secara objektif tidak mungkin dilakukan.

NCB tidak boleh dipilih semata-mata karena penyidik kesulitan membuktikan perkara pidana atau ingin menghindari standar pembuktian yang lebih ketat.

3. Perampasan permanen hanya boleh diputus oleh pengadilan

Penyidik dapat melakukan pembekuan darurat untuk mencegah pelarian aset, tetapi tindakan tersebut harus segera diajukan kepada hakim dalam tenggat pendek yang tegas, misalnya tiga sampai tujuh hari. Perpanjangan pembekuan harus diperiksa secara berkala.

Putusan perampasan harus memuat identitas aset, dasar keterkaitannya dengan tindak pidana, nilai aset, pihak yang berkepentingan, serta alasan mengapa perampasan merupakan tindakan yang proporsional.

4. Atur standar pembuktian dan pembalikan beban secara hati-hati

Negara harus lebih dahulu menunjukkan bukti yang jelas mengenai hubungan aset dengan tindak pidana, ketidakwajaran kenaikan kekayaan, atau ketidakseimbangan besar antara aset dan penghasilan sah.

Setelah ambang awal tersebut terpenuhi, pemilik dapat diminta menjelaskan sumber sah kekayaannya. Namun, perbedaan antara LHKPN, laporan pajak, dan aset yang ditemukan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti korupsi.

LHKPN adalah alat deteksi dan pintu masuk pemeriksaan, bukan vonis.

5. Lindungi keluarga, kreditur, dan pihak ketiga yang beritikad baik

Rumah, tanah, saham, atau kendaraan dapat saja telah dialihkan kepada pasangan, anak, rekan bisnis, bank, atau pembeli lain. Undang-undang harus membedakan antara:

• pihak yang sengaja menjadi nominee atau membantu menyamarkan aset;

• pihak yang menerima aset tanpa imbalan yang wajar dan patut mengetahui asalnya; dan

• pihak ketiga beritikad baik yang memperoleh aset dengan nilai wajar tanpa mengetahui hubungan aset dengan kejahatan.

Setiap pihak yang berkepentingan harus memperoleh pemberitahuan, kesempatan mengajukan bukti, bantuan hukum, keberatan, dan banding.

6. Integrasikan deklarasi kekayaan dengan audit berbasis risiko

Pelajaran paling praktis dari Umar adalah pentingnya mencatat kekayaan sejak awal.

Indonesia perlu menghubungkan LHKPN dan deklarasi konflik kepentingan dengan data perpajakan, kepemilikan manfaat perusahaan, pertanahan, kendaraan, perbankan, pengadaan pemerintah, perjalanan, dan transaksi keuangan mencurigakan—dengan pengaturan akses, perlindungan data, serta jejak audit yang ketat.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan setelah perkara meledak. Audit berbasis risiko perlu dilakukan selama pejabat menjabat dan beberapa tahun setelah masa jabatan berakhir.

7. Pisahkan fungsi penyidikan, pemutusan, dan pengelolaan aset

Lembaga yang menyidik tidak seharusnya sekaligus menentukan perampasan dan menikmati langsung hasilnya.

Pembagian fungsi yang lebih sehat ialah:

• penelusuran dan penyidikan oleh lembaga penegak hukum;

• pembekuan dan perampasan di bawah kontrol pengadilan;

• pengelolaan oleh unit profesional yang terpusat; dan

• audit serta pengawasan oleh lembaga yang independen dari penangan perkara.

Unit pengelola harus mampu menangani uang, properti, kendaraan, saham, perusahaan berjalan, aset digital, barang mudah rusak, dan aset di luar negeri. Pedoman StAR–World Bank dan UNODC menekankan perencanaan sebelum penyitaan, pemeliharaan nilai selama penyimpanan, serta pelepasan aset secara transparan. Lihat Managing Seized and Confiscated Assets: A Guide for Practitioners.

8. Jangan menciptakan insentif “kejar setoran” bagi aparat

Hasil perampasan sebaiknya tidak otomatis dibagikan sebagai persentase pendapatan kepada lembaga yang menyita. Skema semacam itu dapat menciptakan konflik kepentingan dan mendorong aparat mengejar nilai aset, bukan keadilan.

Aset yang telah berkekuatan hukum tetap harus masuk melalui mekanisme keuangan negara yang transparan. Prioritas penggunaannya dapat ditetapkan untuk:

1. mengembalikan aset kepada korban;

2. memulihkan kerugian negara;

3. membayar biaya pengelolaan yang wajar dan dapat diaudit; serta

4. mendukung program sosial atau pencegahan korupsi melalui APBN.

9. Bangun registri publik dan audit atas aset rampasan

Publik perlu mengetahui jumlah aset yang dibekukan, status perkaranya, nilai ketika disita, biaya pemeliharaan, nilai ketika dilepas, cara penjualan, dan tujuan penggunaan hasilnya.

Data yang dapat mengganggu penyidikan atau melanggar privasi boleh dibatasi. Namun, kerahasiaan perkara tidak boleh menjadi alasan untuk menutup seluruh proses pengelolaan aset.

10. Berikan sanksi tegas atas penyalahgunaan kewenangan

RUU harus memuat pertanggungjawaban apabila aparat:

• membekukan aset tanpa dasar yang memadai;

• membocorkan informasi untuk membantu pemindahan aset;

• menggunakan barang sitaan untuk kepentingan pribadi;

• menurunkan nilai aset karena kelalaian;

• memeras pemilik aset; atau

• menggunakan perampasan untuk membungkam lawan politik dan pihak kritis.

Pemilik yang dirugikan oleh tindakan melawan hukum harus memiliki hak atas pemulihan, termasuk pengembalian aset, rehabilitasi, dan kompensasi yang layak.

11. Pastikan aturan peralihan tidak melanggar asas nonretroaktif

Undang-undang baru tidak boleh menciptakan tindak pidana atau hukuman secara surut. Jika prosedur perampasan hendak digunakan terhadap aset lama, undang-undang harus menegaskan bahwa perbuatan asalnya telah merupakan tindak pidana ketika dilakukan dan penerapannya tetap melalui pengujian pengadilan.

12. Perkuat kerja sama lintas negara

Aset hasil korupsi dapat dipindahkan melalui perusahaan cangkang, rekening luar negeri, properti asing, aset kripto, atau transaksi lintas yurisdiksi.

RUU harus terhubung dengan bantuan hukum timbal balik, pertukaran informasi keuangan, pengakuan perintah pembekuan dan perampasan asing, serta mekanisme pengembalian aset. Pedoman StAR mengenai NCB asset forfeiture menempatkan kerja sama internasional sebagai bagian penting dari efektivitas pemulihan aset.

Rancangan Pengendalian yang Ideal

Secara ringkas, mekanismenya dapat dirancang sebagai berikut:

1. Sistem mendeteksi aset atau kenaikan kekayaan yang tidak wajar.

2. Penegak hukum melakukan analisis keuangan dan penelusuran kepemilikan manfaat.

3. Pembekuan darurat dilakukan hanya jika terdapat risiko aset dialihkan.

4. Hakim menilai dasar pembekuan dalam tenggat singkat.

5. Negara mengajukan perkara pidana atau permohonan NCB sesuai syarat yang ditentukan undang-undang.

6. Pemilik dan pihak ketiga diberi pemberitahuan serta kesempatan membantah.

7. Pengadilan menentukan apakah aset memiliki hubungan yang cukup dengan tindak pidana.

8. Aset yang dirampas dikelola, dijual, dikembalikan kepada korban, atau disetor kepada negara secara transparan.

9. Seluruh proses diaudit dan dapat diuji melalui upaya hukum.

Desain ini membuat negara cukup kuat menghadapi pelaku yang menyembunyikan aset, tetapi tetap cukup terkendali untuk melindungi warga dari kesewenang-wenangan.

Kesimpulan

Kebijakan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa pengawasan kekayaan pejabat bukan gagasan baru. Kekayaan dicatat, kenaikannya diperiksa, gaya hidup menjadi indikator pengawasan, dan keuntungan yang timbul karena pengaruh jabatan tidak otomatis dianggap sebagai hak pribadi.

Namun, praktik musyāṭarah tidak boleh disalin mentah-mentah menjadi aturan “ambil setengah harta pejabat”. Bahkan sumber sejarah menunjukkan bahwa orang yang diperiksa tidak selalu terbukti berkhianat. Kisah Abu Hurairah justru memberi pelajaran tentang pentingnya klarifikasi dan verifikasi sebelum menjatuhkan kesimpulan.

RUU Perampasan Aset Indonesia perlu berani mengejar hasil kejahatan, termasuk ketika pelaku meninggal atau melarikan diri. Pada saat yang sama, kewenangan tersebut harus dikelilingi pagar hukum yang kuat: kontrol pengadilan, standar pembuktian, hak keberatan, perlindungan pihak ketiga, pengelolaan profesional, audit publik, dan sanksi terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan.

Prinsip akhirnya sederhana:

Pejabat tidak boleh menikmati kekayaan yang lahir dari korupsi atau pengaruh jabatan. Namun, negara juga tidak boleh merampas harta hanya berdasarkan kecurigaan.

Ketegasan tanpa keadilan akan melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, prosedur tanpa kemampuan memulihkan aset akan menjadikan korupsi tetap menguntungkan.

Indonesia membutuhkan keduanya: asset recovery yang efektif dan negara hukum yang kuat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah RUU Perampasan Aset hanya ditujukan kepada koruptor?

Tidak. Dalam pembahasan DPR per Agustus 2026, terdapat usulan agar mekanismenya mencakup sejumlah tindak pidana serius bermotif ekonomi atau berdampak luas, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, perpajakan, perbankan, pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Rumusan tersebut masih dibahas dan belum final.

Apakah aset dapat dirampas tanpa pelaku dipenjara?

Dapat jika undang-undang mengatur mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Namun, perampasan tetap harus melalui pengadilan, didukung bukti yang cukup, dan menyediakan hak keberatan bagi pemilik serta pihak ketiga.

Apakah ketidaksesuaian LHKPN otomatis membuktikan korupsi?

Tidak. Ketidaksesuaian LHKPN merupakan indikator yang harus diperiksa. Negara tetap perlu membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana atau menunjukkan dasar hukum lain yang sah untuk meminta penjelasan sumber kekayaan.

Apakah Umar bin Khattab mengambil seluruh harta pejabatnya?

Tidak demikian gambaran sumber sejarah. Sejumlah riwayat menyebut pencatatan kekayaan dan pembagian sebagian harta. Sebagian praktik itu dipahami sebagai pengembalian keuntungan yang muncul karena pengaruh jabatan, bukan selalu hukuman atas korupsi yang telah terbukti.

Apakah Abu Hurairah terbukti korup ketika menjadi pejabat Bahrain?

Tidak tepat menyimpulkan demikian. Riwayat dalam Al-Muṣannaf menyebut Abu Hurairah menjelaskan asal hartanya, penjelasannya diperiksa dan ditemukan sesuai, lalu Umar kembali menawarkan jabatan kepadanya.

Referensi

1. Al-Qur’an, Surah al-Baqarah ayat 188 dan Surah al-Nisa ayat 58.

2. Al-Bukhari, Al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, hadis no. 7174, bab hadiah untuk petugas.

3. Muslim, Al-Ṣaḥīḥ, hadis no. 1832, bab larangan hadiah bagi petugas.

4. ‘Abd al-Razzaq al-San‘ani, Al-Muṣannaf, jilid 11, hadis no. 20659.

5. Ibn Sa‘d, Al-Ṭabaqāt al-Kubrā, Dar Sadir, jilid 3, hlm. 307.

6. Ibn Qutaybah al-Dinawari, ‘Uyūn al-Akhbār, jilid 1, hlm. 116.

7. Al-Tartusyi, Sirāj al-Mulūk, bagian syarat dan pengawasan terhadap pejabat.

8. Al-Qarafi, Nafā’is al-Uṣūl fī Syarḥ al-Maḥṣūl, jilid 9, pembahasan kemaslahatan dan penyitaan harta pejabat.

9. Ibn Taymiyyah, Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah, pembahasan hadiah dan keistimewaan transaksi bagi pejabat.

10. Al-Suyuti, Tārīkh al-Khulafā’, bagian pemerintahan Umar bin Khattab.

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

14. UNODC, United Nations Convention against Corruption, khususnya Pasal 31 dan Pasal 54.

15. Stolen Asset Recovery Initiative—World Bank dan UNODC, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

16. Stolen Asset Recovery Initiative—World Bank dan UNODC, Managing Seized and Confiscated Assets: A Guide for Practitioners, 2023.

17. JDIH DPR RI, perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset, Agustus 2026.

---

Catatan editorial: Artikel ini merupakan analisis kebijakan dan sejarah, bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Status RUU dan rumusan pasal dapat berubah setelah tanggal pembaruan.

Bagaimana Islam Memandang Manajemen Risiko? Antara Ikhtiar dan Tawakal

 

Ketika mendengar istilah manajemen risiko, banyak orang langsung membayangkan dunia korporasi, laporan audit, matriks risiko, asuransi, atau standar internasional seperti ISO 31000.

Padahal, gagasan dasar mengenai kehati-hatian, persiapan, perlindungan harta, pencegahan kerugian, dan pengelolaan ketidakpastian telah lama dikenal dalam ajaran Islam.

Islam tidak mengajarkan manusia untuk hidup tanpa perencanaan. Islam juga tidak memerintahkan seseorang menyerahkan segala urusan kepada Allah tanpa melakukan usaha yang wajar.

Sebaliknya, ajaran Islam menempatkan beberapa unsur secara seimbang:

• Ikhtiar.
• Perencanaan.
• Kehati-hatian.
• Musyawarah.
• Pencegahan mudarat.
• Tanggung jawab.
• Tawakal kepada Allah.

Dengan demikian, manajemen risiko bukan sesuatu yang bertentangan dengan keimanan.

Manajemen risiko dapat menjadi bagian dari ikhtiar manusia dalam menjaga amanah, melindungi kehidupan, mempertahankan keberlangsungan usaha, dan mencegah kerugian bagi orang lain.

Namun perlu diberikan batasan penting: Islam bukanlah standar manajemen risiko teknis, sedangkan ISO 31000 bukan pedoman keagamaan. Keduanya berasal dari ruang lingkup berbeda.

Keselarasan di antara keduanya dapat ditemukan pada nilai kehati-hatian dan tanggung jawab, tetapi keduanya tidak boleh disamakan secara mutlak.

Apa yang Dimaksud dengan Risiko?

Dalam manajemen modern, risiko berkaitan dengan dampak ketidakpastian terhadap tujuan.

Risiko tidak selalu berarti bencana. Suatu ketidakpastian dapat menghasilkan:

• Kerugian.
• Gangguan.
• Keterlambatan.
• Kegagalan mencapai tujuan.
• Peluang atau manfaat yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Sebagai contoh, seseorang yang memulai usaha menghadapi risiko perubahan harga, penurunan permintaan, kesalahan pemasok, kehilangan barang, atau pelanggan yang gagal membayar.

Sebuah organisasi juga dapat menghadapi risiko:

• Strategis.
• Keuangan.
• Operasional.
• Keselamatan.
• Kepatuhan.
• Reputasi.
• Teknologi.
• Lingkungan.
• Keberlangsungan bisnis.

Manajemen risiko tidak berarti menghilangkan seluruh ketidakpastian. Tujuannya adalah memahami risiko, mengambil keputusan dengan pertimbangan memadai, serta menyiapkan tindakan yang sesuai.

Apakah Risiko Bertentangan dengan Takdir?

Tidak.

Keimanan kepada takdir tidak menghapus tanggung jawab manusia untuk berusaha.

Manusia memang tidak mengetahui seluruh kejadian yang akan datang. Namun manusia diberikan akal, pengalaman, ilmu, dan kemampuan untuk mengambil tindakan.

Seorang petani tidak mengetahui secara pasti apakah hujan akan turun. Namun ia tetap memilih waktu tanam, menyiapkan benih, mengelola air, dan melindungi tanamannya.

Seorang pengusaha tidak mengetahui secara pasti kondisi pasar tahun depan. Namun ia tetap membuat anggaran, menyimpan dana, memeriksa kontrak, dan memilih pemasok.

Seorang pekerja tidak mengetahui apakah kecelakaan akan terjadi. Namun ia tetap wajib mengikuti prosedur keselamatan dan menggunakan alat pelindung diri.

Mengambil tindakan pencegahan bukanlah bentuk penolakan terhadap takdir. Tindakan tersebut justru termasuk bagian dari sebab yang diizinkan Allah untuk digunakan manusia.

Ikhtiar dan Tawakal dalam Manajemen Risiko

Kesalahpahaman yang sering muncul adalah menganggap tawakal sebagai sikap pasrah tanpa usaha.

Padahal tawakal dilakukan setelah seseorang menempuh sebab dan melakukan ikhtiar yang benar.

Dalam Surah Ali ‘Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah, membulatkan keputusan, kemudian bertawakal kepada Allah. Urutan tersebut menunjukkan adanya proses pertimbangan dan pengambilan keputusan sebelum penyerahan hasil kepada-Nya.

Prinsip yang sama tergambar dalam hadis yang populer tentang seseorang yang bertanya apakah ia perlu mengikat untanya atau cukup bertawakal. Rasulullah menjawab agar ia mengikatnya dan kemudian bertawakal. Hadis tersebut diriwayatkan dalam Jami’ at-Tirmidzi nomor 2517.

Mengikat unta merupakan tindakan praktis untuk mengurangi kemungkinan unta pergi atau hilang.

Setelah tindakan tersebut dilakukan, seseorang tetap menyadari bahwa hasil akhirnya tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.

Dalam konteks modern, pesan tersebut dapat diterapkan sebagai berikut:

Lakukan pengendalian yang wajar, kemudian serahkan hasil akhirnya kepada Allah.

Namun tawakal tidak boleh disamakan secara teknis dengan residual risk.

Residual risk adalah tingkat risiko yang masih tersisa setelah pengendalian diterapkan. Tawakal adalah sikap hati dan ibadah berupa kebergantungan kepada Allah setelah menjalankan usaha yang dibenarkan.

Keduanya dapat dianalogikan untuk mempermudah penjelasan, tetapi bukan konsep yang identik.

Kisah Nabi Yusuf sebagai Contoh Perencanaan Menghadapi Krisis

Salah satu gambaran paling jelas mengenai perencanaan menghadapi ketidakpastian terdapat dalam kisah Nabi Yusuf.

Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tentang tujuh sapi gemuk yang dimakan tujuh sapi kurus serta tujuh bulir hijau dan tujuh bulir kering.

Mimpi tersebut menggambarkan datangnya:

• Tujuh tahun masa subur.
• Tujuh tahun masa sulit.
• Masa pemulihan setelahnya.

Namun Nabi Yusuf tidak hanya menjelaskan ancamannya.

Ia juga memberikan strategi: masyarakat diminta bercocok tanam selama tujuh tahun dan menyimpan sebagian besar hasil panen di bulirnya, kecuali sedikit yang diperlukan untuk dikonsumsi. Cadangan tersebut kemudian digunakan selama tahun-tahun paceklik. Hal ini dijelaskan dalam Surah Yusuf ayat 47–49.

Jika dianalisis menggunakan istilah manajemen risiko modern, terdapat beberapa proses.

Identifikasi risiko

Dikenali kemungkinan terjadinya paceklik panjang dan kekurangan pangan.

Analisis dampak

Krisis tersebut dapat menimbulkan kelaparan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan kehidupan masyarakat.

Perencanaan respons

Produksi pangan ditingkatkan selama masa subur dan konsumsi dikendalikan.

Penyediaan cadangan

Sebagian besar hasil panen tidak langsung dihabiskan, tetapi disimpan menggunakan metode yang membantu mempertahankan kualitasnya.

Pemantauan persediaan

Cadangan harus dikelola agar cukup selama masa krisis.

Perencanaan pemulihan

Strategi tidak berhenti pada masa paceklik, tetapi juga memperhatikan periode setelahnya.

Kisah tersebut dapat disebut sebagai analogi pengelolaan risiko pangan dan keberlangsungan negara.

Namun menyebutnya sebagai “ISO 31000 pada zaman Nabi Yusuf” tentu hanya ungkapan populer. Al-Qur’an tidak menggunakan terminologi manajemen risiko modern.

Pelajaran utamanya adalah bahwa mengetahui ancaman harus diikuti dengan tindakan persiapan yang nyata.

Menyimpan Cadangan Bukan Tanda Kurang Tawakal

Sebagian orang mungkin menganggap menyimpan dana darurat, stok pangan, atau kapasitas cadangan menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada Allah.

Pandangan tersebut tidak tepat selama penyimpanan dilakukan secara wajar dan tidak berubah menjadi penimbunan yang merugikan masyarakat.

Kisah Nabi Yusuf justru menunjukkan pentingnya menahan sebagian konsumsi pada masa berlimpah untuk menghadapi masa sulit.

Dalam kehidupan modern, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui:

• Dana darurat keluarga.
• Stok minimum bahan penting.
• Cadangan likuiditas perusahaan.
• Persediaan energi.
• Kapasitas cadangan sistem kelistrikan.
• Backup data.
• Pemasok alternatif.
• Business Continuity Plan.

Cadangan tidak dibangun karena manusia merasa dapat menguasai masa depan.

Cadangan dibangun karena manusia mempunyai kewajiban menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.

Pencatatan Utang sebagai Pengendalian Risiko

Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan perhatian besar terhadap pencatatan transaksi utang yang mempunyai jangka waktu.

Ayat tersebut memerintahkan agar utang-piutang dicatat, melibatkan pencatat yang adil, dan didukung kesaksian sesuai ketentuan yang dijelaskan di dalamnya.

Pencatatan memberikan beberapa manfaat:

• Memperjelas hak dan kewajiban.
• Mengurangi perbedaan ingatan.
• Mencegah perubahan kesepakatan sepihak.
• Menyediakan bukti ketika terjadi sengketa.
• Melindungi kedua pihak.
• Memperkuat akuntabilitas.

Dalam manajemen modern, tindakan tersebut dapat dibandingkan dengan:

• Dokumentasi kontrak.
• Audit trail.
• Record management.
• Pemisahan tugas.
• Verifikasi transaksi.
• Pengendalian internal.

Pesan pentingnya adalah bahwa kepercayaan tidak menghilangkan kebutuhan terhadap dokumentasi.

Dua pihak dapat saling percaya, tetapi tetap membuat perjanjian tertulis untuk melindungi keduanya.

Transparansi dan Larangan Gharar

Islam melarang transaksi yang mengandung gharar sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim.

Gharar sering diterjemahkan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian. Namun tidak seluruh ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi termasuk gharar yang dilarang.

Setiap usaha mempunyai risiko normal.

Pedagang tidak mengetahui secara pasti apakah barangnya akan terjual. Petani tidak dapat menjamin hasil panen. Investor tidak selalu memperoleh keuntungan.

Larangan gharar terutama berkaitan dengan ketidakjelasan yang berlebihan atau material dalam akad, misalnya mengenai:

• Keberadaan barang.
• Kepemilikan.
• Harga.
• Jumlah.
• Kualitas.
• Waktu penyerahan.
• Kemampuan menyerahkan barang.
• Hak dan kewajiban para pihak.

Ketidakjelasan seperti itu dapat dimanfaatkan untuk menipu atau memindahkan risiko secara tidak adil kepada pihak lain.

Karena itu, pelajaran manajemen risikonya bukan “hindari semua risiko”, melainkan:

Pastikan para pihak memahami objek transaksi, kewajiban, konsekuensi, dan risiko materialnya.

Islam Tidak Melarang Pengambilan Risiko

Kegiatan ekonomi tidak mungkin berjalan tanpa risiko.

Membuka usaha, berdagang, bercocok tanam, atau mengembangkan produk baru selalu melibatkan ketidakpastian.

Islam tidak melarang seluruh pengambilan risiko. Yang menjadi masalah adalah ketika risiko muncul dari praktik yang tidak adil, seperti:

• Penipuan.
• Penyembunyian informasi penting.
• Spekulasi berlebihan.
• Manipulasi.
• Akad yang tidak jelas.
• Pemaksaan.
• Pengambilan keuntungan dengan merugikan pihak lain secara zalim.

Risiko yang diambil secara sadar, transparan, proporsional, dan berada dalam kegiatan halal merupakan bagian normal dari usaha.

Karena itu, sikap yang sehat bukan menolak semua risiko, melainkan memilih risiko yang layak diambil dan menghindari risiko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip Pembatasan Risiko dalam Menghadapi Wabah

Ajaran Islam juga memberikan contoh tindakan pencegahan dalam menghadapi wabah.

Dalam hadis sahih, Rasulullah memerintahkan agar seseorang tidak memasuki wilayah yang sedang terkena wabah dan tidak keluar dari wilayah tersebut untuk melarikan diri ketika wabah telah terjadi di tempat ia berada.

Hadis tersebut dapat dipahami sebagai prinsip pembatasan pergerakan untuk mengurangi penyebaran bahaya.

Dalam bahasa manajemen risiko modern, pendekatannya serupa dengan:

• Isolasi.
• Containment.
• Pembatasan paparan.
• Pengendalian mobilitas.
• Perlindungan wilayah lain.
• Pencegahan perluasan dampak.

Sekali lagi, istilah-istilah tersebut merupakan pembacaan modern. Hadisnya tidak sedang menjelaskan standar epidemiologi atau prosedur manajemen risiko kontemporer.

Namun pesannya menunjukkan bahwa menghadapi bahaya memerlukan tindakan, bukan sekadar berharap bahaya menghilang dengan sendirinya.

Pencegahan Mudarat sebagai Dasar Pengendalian

Salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam adalah tidak menimbulkan bahaya kepada diri sendiri maupun orang lain.

Hadis yang dikenal dengan ungkapan la darar wa la dirar menyatakan bahwa tidak boleh menimbulkan bahaya dan membalas bahaya dengan bahaya.

Prinsip ini relevan dengan berbagai bentuk pengendalian risiko, seperti:

• Keselamatan kerja.
• Perlindungan konsumen.
• Keamanan produk.
• Pengelolaan limbah.
• Pencegahan pencemaran.
• Keamanan data.
• Keselamatan transportasi.
• Pengendalian risiko proses industri.

Sebuah keputusan bisnis tidak cukup dinilai hanya dari keuntungan finansial.

Organisasi juga harus mempertimbangkan apakah keputusannya dapat merugikan pekerja, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan.

Amanah sebagai Fondasi Budaya Risiko

Sistem manajemen risiko tidak akan efektif jika pekerja menyembunyikan kesalahan, memanipulasi laporan, atau takut menyampaikan kondisi sebenarnya.

Dalam perspektif Islam, pekerjaan dan jabatan merupakan amanah.

Amanah dalam pengelolaan risiko antara lain diwujudkan dengan:

• Melaporkan kondisi secara jujur.
• Tidak menyembunyikan insiden.
• Tidak mengubah data agar target terlihat tercapai.
• Mengakui keterbatasan informasi.
• Menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.
• Menghindari konflik kepentingan.
• Mematuhi prosedur keselamatan.
• Menjaga kerahasiaan yang memang wajib dilindungi.
• Menyampaikan peringatan ketika terdapat bahaya.

Budaya risiko yang sehat tidak menghukum setiap orang yang melaporkan masalah dengan jujur.

Sebaliknya, organisasi perlu membedakan antara kesalahan manusia yang tidak disengaja, kelemahan sistem, kelalaian, dan pelanggaran yang dilakukan secara sadar.

Musyawarah Mengurangi Risiko Keputusan Sepihak

Manajemen risiko tidak seharusnya hanya dilakukan oleh satu orang atau satu unit.

Keputusan yang kompleks membutuhkan pandangan dari berbagai fungsi, misalnya:

• Operasi.
• Keuangan.
• HSSE.
• Hukum.
• Teknologi informasi.
• Pengadaan.
• Sumber daya manusia.
• Pelanggan.
• Masyarakat terdampak.

Surah Ali ‘Imran ayat 159 menghubungkan musyawarah, penetapan keputusan, dan tawakal.

Musyawarah bukan berarti seluruh keputusan harus menunggu persetujuan semua orang.

Tujuannya adalah memperoleh informasi yang lebih lengkap, memahami sudut pandang lain, serta mengurangi risiko keputusan yang hanya didasarkan pada asumsi satu pihak.

Setelah pertimbangan dilakukan, pemimpin tetap perlu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya.

Diversifikasi dalam Perspektif Islam

Istilah diversifikasi investasi tidak disebutkan secara langsung sebagai suatu perintah khusus dalam Al-Qur’an atau hadis.

Namun diversifikasi dapat digunakan sebagai salah satu teknik kehati-hatian selama:

• Objek usahanya halal.
• Akadnya jelas.
• Tidak mengandung penipuan.
• Risikonya dipahami.
• Tujuannya bukan spekulasi yang berlebihan.

Diversifikasi dapat mengurangi ketergantungan pada:

• Satu pelanggan.
• Satu pemasok.
• Satu sumber pendapatan.
• Satu jenis aset.
• Satu wilayah operasi.
• Satu jalur distribusi.

Namun diversifikasi tidak selalu menjadi jawaban terbaik.

Terlalu banyak kegiatan yang tidak dipahami juga dapat meningkatkan risiko. Prinsipnya adalah proporsionalitas, kompetensi, dan pemahaman terhadap usaha yang dijalankan.

Kesesuaian Nilai Islam dengan ISO 31000

ISO 31000:2018 merupakan pedoman internasional yang menjelaskan prinsip, kerangka, dan proses manajemen risiko. Prosesnya mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, pemantauan, serta komunikasi risiko.

Sejumlah nilai Islam memiliki keselarasan dengan proses tersebut.

Manajemen risiko modern	Nilai yang dapat dikaitkan dalam Islam
Menetapkan tujuan dan konteks	Kejelasan tujuan dan amanah
Komunikasi dan konsultasi	Musyawarah
Identifikasi risiko	Kewaspadaan dan kehati-hatian
Analisis risiko	Pertimbangan berdasarkan ilmu
Evaluasi risiko	Menilai manfaat dan mudarat
Penanganan risiko	Ikhtiar dan pencegahan
Dokumentasi	Pencatatan dan kesaksian
Monitoring dan review	Muhasabah dan perbaikan
Pelaporan	Kejujuran dan akuntabilitas
Penerimaan ketidakpastian	Tawakal setelah ikhtiar

Tabel tersebut merupakan analogi nilai, bukan tafsir resmi terhadap ISO 31000 maupun dalil agama.

Ada beberapa perbedaan mendasar.

ISO 31000 berfokus pada penciptaan dan perlindungan nilai organisasi dalam menghadapi ketidakpastian. Islam memberikan kerangka moral dan spiritual yang lebih luas mengenai halal-haram, keadilan, amanah, niat, serta pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Sebuah keputusan dapat dinilai menguntungkan menurut perhitungan risiko bisnis, tetapi tetap tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan syariat atau merugikan orang lain secara zalim.

Manajemen Risiko Bukan Alat untuk Membenarkan Semua Keputusan

Kadang-kadang organisasi menilai suatu tindakan dapat diterima hanya karena risikonya dinilai rendah atau keuntungannya tinggi.

Dalam Islam, pertimbangan tersebut belum cukup.

Sebuah kegiatan tetap perlu dinilai berdasarkan:

• Kehalalan tujuan dan prosesnya.
• Keadilan kepada para pihak.
• Perlindungan jiwa dan harta.
• Kejujuran informasi.
• Dampak kepada masyarakat.
• Dampak terhadap lingkungan.
• Pemenuhan perjanjian.
• Kepatuhan terhadap hukum yang sah.

Dengan demikian, manajemen risiko tidak boleh digunakan untuk mencari cara paling aman dalam melakukan sesuatu yang pada dasarnya salah.

Risiko rendah tidak mengubah yang haram menjadi halal.

Apakah Semua Risiko Harus Dihindari?

Tidak.

Jika seluruh risiko dihindari, seseorang mungkin tidak akan pernah:

• Membuka usaha.
• Berinvestasi.
• Mengembangkan produk.
• Berpindah pekerjaan.
• Membangun fasilitas.
• Memulai proyek sosial.
• Mencoba metode baru.

Manajemen risiko membantu menentukan:

• Risiko mana yang harus dihindari.
• Risiko mana yang perlu dikurangi.
• Risiko mana yang dapat dibagi melalui akad yang sesuai.
• Risiko mana yang masih dapat diterima.
• Peluang mana yang layak diambil.

Dalam Islam, keberanian perlu disertai ilmu dan pertimbangan. Kehati-hatian juga tidak boleh berubah menjadi ketakutan berlebihan yang menghentikan seluruh usaha.

Risiko yang Tidak Dapat Dihilangkan

Sehebat apa pun sistem pengendalian, risiko tidak dapat dihapus sepenuhnya.

Setelah perencanaan dilakukan:

• Bencana masih dapat terjadi.
• Harga masih dapat berubah.
• Peralatan masih dapat gagal.
• Manusia masih dapat melakukan kesalahan.
• Rencana masih dapat meleset.
• Penyakit masih dapat datang.
• Usaha masih dapat merugi.

Di sinilah tawakal memberikan dimensi spiritual yang tidak dimiliki kerangka manajemen biasa.

Tawakal membantu seseorang:

• Tidak sombong ketika rencananya berhasil.
• Tidak putus asa ketika hasilnya berbeda.
• Tidak menganggap pengendalian manusia bersifat mutlak.
• Tetap tenang setelah menjalankan usaha.
• Menerima ketentuan Allah tanpa meninggalkan evaluasi.

Tawakal juga bukan alasan untuk mengulangi kesalahan.

Setelah kegagalan, seorang Muslim tetap perlu melakukan evaluasi, belajar, memperbaiki pengendalian, dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik.

Sikap yang Bertentangan dengan Manajemen Risiko Islami

Beberapa sikap berikut tidak mencerminkan keseimbangan ikhtiar dan tawakal.

Pasrah tanpa usaha

Seseorang mengetahui bahaya tetapi tidak mengambil tindakan yang sebenarnya mampu dilakukan.

Ceroboh kemudian berlindung di balik takdir

Takdir tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan, prosedur, atau hak orang lain.

Terlalu percaya kepada pengendalian

Manusia dapat membuat rencana terbaik, tetapi tetap tidak menguasai seluruh hasil.

Menyembunyikan risiko

Menutup-nutupi masalah untuk melindungi jabatan dapat meningkatkan dampak dan merugikan banyak pihak.

Mengalihkan seluruh risiko kepada pihak yang lemah

Akad atau kebijakan yang hanya melindungi pihak kuat dan membebankan kerugian kepada pihak lain bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kecemasan berlebihan

Manajemen risiko seharusnya membantu pengambilan keputusan, bukan membuat seseorang terus-menerus takut terhadap seluruh kemungkinan buruk.

Penerapan bagi Organisasi Modern

Organisasi yang ingin menerapkan manajemen risiko dengan nilai-nilai Islam dapat mengambil beberapa langkah.

Menetapkan tujuan yang halal dan bermanfaat

Manajemen risiko dimulai dari kejelasan tujuan. Tujuan yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dibenarkan hanya karena risikonya terkendali.

Mendorong pelaporan yang jujur

Pekerja harus dapat menyampaikan potensi bahaya, kesalahan, dan insiden tanpa takut mendapat pembalasan yang tidak adil.

Menghindari konflik kepentingan

Keputusan risiko tidak boleh dipengaruhi keuntungan pribadi yang disembunyikan.

Menggunakan informasi terbaik yang tersedia

Keputusan tidak seharusnya hanya berdasarkan prasangka, rumor, atau optimisme tanpa data.

Melibatkan pihak yang terdampak

Risiko kepada pekerja, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan perlu dipertimbangkan, bukan hanya risiko keuangan perusahaan.

Menyiapkan rencana keberlangsungan

Organisasi perlu memikirkan cara mempertahankan layanan penting ketika terjadi kebakaran, serangan siber, bencana, gangguan pemasok, atau kegagalan sistem.

Melakukan evaluasi berkala

Perubahan kondisi dapat membuat pengendalian lama tidak lagi efektif.

Menutup proses dengan tawakal

Setelah keputusan dibuat dan pengendalian dijalankan, manusia menyerahkan hasilnya kepada Allah tanpa kehilangan kewajiban untuk memantau dan memperbaiki.

Contoh Praktis dalam Kehidupan Sehari-hari

Risiko keuangan keluarga

• Membuat anggaran.
• Menghindari utang konsumtif yang tidak terkendali.
• Menyimpan dana darurat.
• Memahami akad sebelum bertransaksi.
• Tidak menempatkan seluruh dana pada instrumen yang tidak dipahami.

Risiko kesehatan

• Menjaga pola hidup.
• Mengikuti pemeriksaan yang diperlukan.
• Berobat kepada tenaga yang kompeten.
• Tidak menolak tindakan pencegahan hanya dengan alasan tawakal.

Risiko pekerjaan

• Mengembangkan keterampilan.
• Menjaga integritas.
• Menyiapkan tabungan.
• Memahami kontrak kerja.
• Memiliki rencana ketika terjadi perubahan organisasi.

Risiko bisnis

• Memeriksa mitra.
• Mendokumentasikan perjanjian.
• Menjaga likuiditas.
• Memiliki pemasok alternatif.
• Menghindari klaim produk yang menyesatkan.
• Menyiapkan rencana pemulihan.

Risiko keselamatan

• Menggunakan alat pelindung.
• Mengikuti prosedur.
• Menghentikan pekerjaan yang tidak aman.
• Melaporkan kondisi berbahaya.
• Tidak mengorbankan keselamatan demi target jangka pendek.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah manajemen risiko bertentangan dengan tawakal?

Tidak.

Manajemen risiko merupakan bagian dari ikhtiar. Tawakal dilakukan setelah manusia mengambil tindakan yang wajar dan dibenarkan.

Apakah tawakal sama dengan menerima residual risk?

Tidak sepenuhnya.

Residual risk merupakan istilah teknis mengenai risiko yang tersisa. Tawakal merupakan sikap ketergantungan hati kepada Allah setelah berusaha.

Apakah Islam melarang semua ketidakpastian?

Tidak.

Kehidupan dan kegiatan usaha selalu mengandung ketidakpastian. Yang dilarang antara lain gharar berlebihan dalam transaksi yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan.

Apakah membuat dana darurat menunjukkan kurang yakin kepada Allah?

Tidak.

Mempersiapkan kebutuhan masa sulit dapat menjadi bentuk tanggung jawab, selama tidak berubah menjadi penimbunan yang merugikan pihak lain.

Apakah kisah Nabi Yusuf merupakan contoh manajemen risiko?

Kisah tersebut menggambarkan perencanaan menghadapi krisis pangan, penyediaan cadangan, pengendalian konsumsi, dan pemulihan. Istilah manajemen risiko merupakan cara modern untuk mengambil pelajaran darinya.

Apakah ISO 31000 sesuai dengan Islam?

Banyak prinsip teknis ISO 31000 dapat diterapkan oleh organisasi Muslim selama tujuan, proses, dan keputusannya tidak bertentangan dengan syariat.

ISO 31000 sendiri bukan standar keagamaan.

Apakah seorang Muslim boleh mengambil risiko bisnis?

Boleh selama usaha dan akadnya halal, informasinya transparan, serta tidak mengandung penipuan, kezaliman, atau gharar yang dilarang.

Apakah kegagalan berarti manajemen risikonya buruk?

Tidak selalu.

Manajemen risiko tidak menjamin keberhasilan. Penilaiannya perlu melihat apakah keputusan dibuat berdasarkan informasi yang memadai dan pengendalian yang proporsional.

Kesimpulan

Manajemen risiko bukan konsep yang asing bagi nilai-nilai Islam.

Al-Qur’an dan hadis mengajarkan berbagai prinsip yang relevan, antara lain:

• Perencanaan menghadapi masa sulit.
• Penyediaan cadangan.
• Pencatatan transaksi.
• Transparansi akad.
• Pencegahan bahaya.
• Musyawarah.
• Tanggung jawab.
• Ikhtiar.
• Tawakal.

Kisah Nabi Yusuf menunjukkan bahwa mengetahui ancaman harus diikuti dengan strategi dan persiapan.

Pencatatan utang menunjukkan bahwa kepercayaan tetap membutuhkan dokumentasi.

Larangan gharar menunjukkan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi.

Hadis tentang mengikat unta menegaskan bahwa tawakal tidak menggantikan usaha.

Manajemen risiko modern seperti ISO 31000 dapat membantu organisasi mengelola ketidakpastian secara sistematis. Islam memberikan dimensi tambahan berupa amanah, moralitas, keadilan, dan pertanggungjawaban kepada Allah.

Karena itu, pendekatan Islam terhadap risiko dapat dirangkum dalam satu prinsip:

Kenali risikonya, gunakan ilmu, lakukan ikhtiar yang benar, cegah mudarat, dan bertawakallah kepada Allah atas hasil akhirnya.

Manusia bertanggung jawab atas niat, proses, dan usaha yang berada dalam kemampuannya.

Adapun hasil akhir tetap berada dalam ketetapan Allah.

Mengapa Data Center AI Membutuhkan Banyak Air?

 

Ketika membahas dampak lingkungan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, perhatian publik biasanya tertuju pada kebutuhan listriknya.

Hal tersebut memang beralasan. AI membutuhkan komputasi besar untuk melatih model, menyimpan data, dan melayani permintaan pengguna. International Energy Agency memperkirakan konsumsi listrik pusat data global dapat meningkat dari sekitar 485 TWh pada 2025 menjadi sekitar 950 TWh pada 2030. Pertumbuhan AI menjadi salah satu pendorong utamanya.

Namun listrik bukan satu-satunya sumber daya yang digunakan.

Pusat data juga dapat membutuhkan air untuk:

• Membuang panas dari server.
• Mengoperasikan menara pendingin.
• Menjaga temperatur serta kelembapan fasilitas.
• Menghasilkan listrik yang digunakan pusat data.
• Membersihkan dan memelihara sistem pendinginan.

Meski demikian, pernyataan bahwa setiap aktivitas AI selalu “meminum” air dalam jumlah besar juga perlu diluruskan.

Tidak semua pusat data menggunakan metode pendinginan yang sama. Ada fasilitas yang memakai pendinginan evaporatif dengan konsumsi air cukup besar, tetapi ada pula pusat data yang menggunakan sistem tertutup atau pendinginan kering dengan konsumsi air langsung sangat rendah.

Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan hanya:

Berapa banyak air yang digunakan AI?

Pertanyaan yang lebih lengkap adalah:

Di mana AI dijalankan, teknologi pendinginan apa yang digunakan, dan dari sumber listrik mana energinya berasal?

Mengapa Server AI Menghasilkan Banyak Panas?

Pusat data AI berisi server dengan chip komputasi berperforma tinggi, seperti GPU, TPU, dan berbagai akselerator AI.

Chip tersebut menjalankan operasi matematika dalam jumlah sangat besar untuk:

• Melatih model AI.
• Menghasilkan teks, gambar, audio, dan video.
• Menganalisis data.
• Menjalankan aplikasi berbasis AI.
• Melayani permintaan pengguna secara waktu nyata.

Sebagian besar energi listrik yang masuk ke perangkat komputasi pada akhirnya berubah menjadi panas.

Semakin tinggi daya sebuah rak server, semakin besar panas yang harus dibuang. Beban AI juga cenderung mempunyai kepadatan daya lebih tinggi dibandingkan banyak aplikasi pusat data tradisional.

Jika panas tidak dikelola dengan baik, akibatnya dapat berupa:

• Penurunan kinerja chip.
• Bertambahnya kesalahan komputasi.
• Pemendekan umur perangkat.
• Penghentian otomatis sistem.
• Kerusakan komponen.
• Gangguan layanan.

Pendinginan karena itu bukan sekadar fasilitas tambahan. Pendinginan merupakan bagian utama dari keandalan operasional pusat data.

Apakah Semua Data Center AI Menggunakan Air?

Tidak selalu.

Hampir seluruh pusat data membutuhkan mekanisme untuk membuang panas, tetapi media dan metode yang digunakan dapat berbeda.

Hal yang sering membingungkan adalah perbedaan antara:

• Pendinginan perangkat di dalam pusat data.
• Pemindahan panas dari perangkat menuju sistem fasilitas.
• Pelepasan panas dari fasilitas menuju lingkungan.

Sebuah server dapat didinginkan menggunakan udara, tetapi fasilitasnya masih menggunakan menara pendingin berbasis air.

Sebaliknya, chip dapat didinginkan menggunakan cairan dalam sirkuit tertutup, sementara panas akhirnya dilepaskan melalui pendingin kering yang hampir tidak mengonsumsi air.

Karena itu, istilah “pendinginan cair” tidak otomatis berarti penggunaan air lebih boros.

Bagaimana Data Center AI Didinginkan?

1. Pendinginan udara

Pendinginan udara menggunakan kipas untuk mengalirkan udara dingin melewati server.

Udara panas kemudian diarahkan kembali menuju unit pendingin.

Sistem ini relatif sederhana dan telah lama digunakan. Namun kepadatan daya rak AI yang semakin tinggi membuat udara lebih sulit membawa seluruh panas secara efisien.

Pendinginan udara tetap dapat digunakan pada beban tertentu, tetapi mungkin membutuhkan:

• Kipas lebih kuat.
• Ruang lebih besar.
• Pengaturan lorong panas dan dingin.
• Temperatur udara lebih rendah.
• Konsumsi listrik pendinginan yang lebih tinggi.

Perlu diingat, sistem pendinginan udara di dalam ruang server masih dapat terhubung ke chiller dan menara pendingin yang menggunakan air.

2. Pendinginan evaporatif

Pendinginan evaporatif memanfaatkan penguapan air untuk menurunkan temperatur udara atau membuang panas.

Ketika air menguap, panas diserap dari sistem.

Metode ini dapat menggunakan energi lebih sedikit dibandingkan sebagian sistem pendinginan mekanis. Namun air yang telah menguap tidak langsung kembali ke sumber lokal sehingga dikategorikan sebagai konsumsi air.

Sistem berbasis menara pendingin termasuk salah satu sumber utama konsumsi air langsung pusat data.

3. Chilled-water cooling

Dalam sistem ini, air dingin bersirkulasi melalui pipa menuju unit penukar panas.

Air tidak dituangkan langsung ke server. Air berfungsi membawa panas dari ruang server menuju sistem pendingin.

Sirkuit utama dapat digunakan berulang kali. Namun fasilitas masih dapat kehilangan air melalui:

• Penguapan di menara pendingin.
• Pembuangan sebagian air untuk menjaga kualitas.
• Kebocoran.
• Pemeliharaan.

4. Direct-to-chip liquid cooling

Pada sistem direct-to-chip, pelat dingin ditempatkan langsung pada chip atau komponen yang menghasilkan panas tinggi.

Cairan membawa panas dengan lebih efisien dibandingkan udara.

Teknologi ini cocok untuk rak AI berdaya tinggi karena dapat:

• Mengurangi kebutuhan kipas.
• Meningkatkan kepadatan server.
• Membuang panas lebih dekat dari sumbernya.
• Menggunakan temperatur cairan yang lebih tinggi.
• Mempermudah pemanfaatan kembali panas.

Namun konsumsi air akhirnya tetap ditentukan oleh cara fasilitas membuang panas dari sirkuit tersebut.

5. Immersion cooling

Dalam immersion cooling, server atau komponennya ditempatkan di dalam cairan dielektrik yang tidak menghantarkan listrik.

Panas dipindahkan langsung dari komponen ke cairan.

Metode ini berpotensi meningkatkan efisiensi pendinginan dan mengurangi penggunaan kipas. Namun fasilitas tetap memerlukan sistem untuk membuang panas dari cairan tersebut menuju lingkungan.

Jadi, immersion cooling tidak otomatis berarti pusat data bebas air. Hasilnya tergantung pada desain sistem pelepasan panas.

Air Tidak Hanya Digunakan di Lokasi Data Center

Jejak air pusat data dapat dibagi menjadi beberapa lapisan.

Konsumsi air langsung

Air digunakan di dalam fasilitas, terutama untuk pendinginan, pelembapan, dan pemeliharaan.

Konsumsi air tidak langsung

Listrik yang digunakan pusat data dapat berasal dari pembangkit yang juga membutuhkan air.

Pembangkit termal, termasuk sebagian pembangkit batu bara, gas, dan nuklir, dapat menggunakan air untuk pendinginan. Waduk pembangkit listrik tenaga air juga mengalami kehilangan air akibat penguapan.

Dengan demikian, pusat data yang tidak menggunakan air untuk pendinginan di lokasinya belum tentu memiliki jejak air total yang rendah.

LBNL memperkirakan pusat data Amerika Serikat menggunakan sekitar 66 miliar liter air secara langsung pada 2023. Pada tahun yang sama, jejak air tidak langsung akibat pembangkitan listrik diperkirakan mendekati 800 miliar liter. Data tersebut mencakup seluruh pusat data Amerika Serikat, bukan hanya fasilitas AI.

Air dalam rantai pasok

Air juga digunakan untuk:

• Produksi semikonduktor.
• Pembuatan server.
• Produksi baterai cadangan.
• Pembangunan gedung.
• Produksi baja dan beton.

Jejak tersebut sering disebut sebagai embodied water atau air yang tertanam dalam rantai produksi.

Metrik operasional pusat data biasanya tidak memasukkan seluruh penggunaan air tersebut.

Water Withdrawal dan Water Consumption Tidak Sama

Dua istilah ini sering dipertukarkan, padahal artinya berbeda.

Water withdrawal

Jumlah air yang diambil dari sungai, danau, air tanah, jaringan air kota, atau sumber lainnya.

Sebagian air tersebut dapat dikembalikan setelah digunakan.

Water consumption

Bagian air yang tidak segera dikembalikan ke sumber lokal, misalnya karena:

• Menguap.
• Menjadi bagian dari produk.
• Dipindahkan ke daerah lain.
• Tidak dapat digunakan kembali dalam waktu dekat.

Dalam sistem menara pendingin, sebagian air diuapkan. Volume tersebut biasanya dihitung sebagai konsumsi air.

Perbedaan ini penting karena suatu fasilitas dapat mengambil air dalam jumlah besar, tetapi mengembalikan sebagian besar volumenya. Sebaliknya, fasilitas dengan pengambilan lebih kecil dapat mengonsumsi proporsi air yang lebih besar.

Apa Itu Water Usage Effectiveness?

Efisiensi air pusat data biasanya diukur menggunakan Water Usage Effectiveness atau WUE.

Secara sederhana:

WUE = konsumsi air pusat data dibagi energi listrik peralatan teknologi informasi

Satuannya umumnya liter per kilowatt-hour atau L/kWh.

Semakin rendah WUE, semakin sedikit air langsung yang digunakan untuk setiap kWh energi perangkat IT.

Namun angka WUE tidak dapat dinilai sendirian.

WUE dipengaruhi oleh:

• Teknologi pendinginan.
• Temperatur dan kelembapan.
• Lokasi pusat data.
• Efisiensi server.
• Tingkat pemanfaatan server.
• Sumber air.
• Jam operasi.
• Musim.
• Cara panas dilepaskan.

LBNL memperkirakan rata-rata WUE langsung pusat data Amerika Serikat berada sedikit di atas 0,36 L/kWh pada 2023. Nilainya diproyeksikan dapat meningkat menjadi sekitar 0,45–0,48 L/kWh karena pertumbuhan pusat data hyperscale dan sistem AI berpendingin cair. Angka tersebut merupakan hasil pemodelan dan tidak mewakili setiap fasilitas.

PUE Rendah Belum Tentu Berarti WUE Rendah

Power Usage Effectiveness atau PUE mengukur efisiensi energi pusat data.

PUE = total listrik fasilitas dibagi listrik perangkat IT

PUE mendekati 1 menunjukkan semakin sedikit energi tambahan yang digunakan untuk pendinginan, kelistrikan, pencahayaan, dan fasilitas pendukung.

Masalahnya, teknologi yang menghemat listrik belum tentu menghemat air.

Pendinginan berbasis penguapan dapat memberikan PUE lebih baik karena menggunakan lebih sedikit listrik. Namun metode tersebut dapat meningkatkan konsumsi air.

Sebaliknya, pendinginan kering dapat mengurangi konsumsi air di lokasi, tetapi memerlukan lebih banyak listrik, terutama pada cuaca panas.

LBNL menekankan adanya pertukaran antara efisiensi energi dan efisiensi air. Evaluasi pusat data karena itu perlu memperhitungkan PUE, WUE langsung, serta air yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

Berapa Banyak Air yang Digunakan Satu Permintaan AI?

Tidak ada satu angka yang berlaku untuk seluruh pertanyaan AI.

Jumlah air per permintaan dapat berbeda sangat jauh karena dipengaruhi oleh:

• Model yang digunakan.
• Panjang input dan jawaban.
• Apakah sistem menghasilkan teks, gambar, atau video.
• Jenis chip.
• Tingkat pemanfaatan server.
• Lokasi pusat data.
• Waktu permintaan.
• Metode pendinginan.
• Sumber listrik.
• Efisiensi model.

Kajian LBNL pada 2025 menemukan bahwa penggunaan air pada tingkat beban kerja dapat berbeda lebih dari 10.000 kali lipat. Faktor penentunya mencakup efisiensi server, sumber listrik, pemanfaatan perangkat, jenis pendinginan, iklim, dan umur server.

Karena itu, klaim seperti:

“Satu pertanyaan AI pasti menghabiskan satu botol air”

tidak dapat diterapkan secara universal.

Google melaporkan bahwa berdasarkan metodologinya sendiri, median satu permintaan teks pada aplikasi Gemini menggunakan sekitar 0,26 mililiter air pada periode pengukuran tertentu. Perhitungan tersebut memasukkan energi server, perangkat pendukung, kapasitas menganggur, dan pendinginan. Angka ini hanya menggambarkan sistem serta metodologi Google dan tidak boleh dianggap sebagai angka rata-rata seluruh layanan AI.

Jawaban singkat, pembuatan video, dan pelatihan model besar jelas memiliki kebutuhan komputasi yang berbeda.

Pelatihan dan Inferensi Memiliki Pola Berbeda

Pelatihan model

Pelatihan dilakukan untuk membangun atau memperbarui kemampuan model AI.

Prosesnya dapat melibatkan banyak akselerator yang bekerja selama berhari-hari atau berminggu-minggu.

Beban komputasinya besar, tetapi biasanya terjadi pada periode tertentu.

Inferensi

Inferensi terjadi setiap kali model digunakan untuk menghasilkan jawaban atau keluaran.

Satu permintaan mungkin menggunakan sumber daya lebih kecil daripada pelatihan. Namun jumlah inferensi dapat mencapai jutaan atau miliaran permintaan.

Dalam layanan populer, total konsumsi inferensi dapat menjadi sangat besar karena berlangsung terus-menerus.

Membandingkan dampak lingkungan AI karena itu perlu memperhitungkan keduanya.

Bagaimana Google Mengelola Konsumsi Air?

Google menyatakan menyeimbangkan penggunaan energi dan air ketika memilih metode pendinginan pusat datanya.

Pada 2025, proyek pengelolaan air perusahaan tersebut dilaporkan mengembalikan sekitar 7,7 miliar galon air, setara sekitar 78 persen dari konsumsi air tawar operasi globalnya pada tahun tersebut. Angka ini mencakup operasi Google secara luas dan bukan hanya pusat data AI.

Pendekatan yang digunakan dapat berbeda berdasarkan lokasi, antara lain:

• Air daur ulang.
• Pendinginan udara.
• Air laut pada fasilitas tertentu.
• Proyek pemulihan daerah aliran sungai.
• Pengurangan penggunaan air tawar.
• Peningkatan efisiensi komputasi.

Klaim “mengembalikan air” juga tidak berarti molekul air yang sama dimasukkan kembali ke lokasi serta waktu penggunaannya.

Kualitas program perlu dinilai berdasarkan relevansi proyek dengan kondisi daerah aliran sungai setempat.

Bagaimana Microsoft Mengurangi Penggunaan Air?

Microsoft mengukur efisiensi air pusat datanya menggunakan WUE.

Perusahaan melaporkan rata-rata WUE pusat data miliknya turun dari sekitar 2,3 L/kWh pada generasi awal menjadi 0,27 L/kWh pada 2025. Microsoft juga menargetkan peningkatan efisiensi intensitas air pusat data sebesar 40 persen pada 2030. Angka tersebut merupakan laporan perusahaan atas armada pusat datanya sendiri.

Microsoft juga mengembangkan desain pusat data baru dengan sistem pendinginan sirkuit tertutup yang tidak menggunakan air untuk pendinginan setelah sistem diisi. Perusahaan memperkirakan desain tersebut dapat menghindari penggunaan sekitar 125.000 meter kubik air per tahun pada setiap fasilitas tertentu.

Namun sistem tanpa konsumsi air langsung dapat membutuhkan lebih banyak energi pada kondisi tertentu. Dampak totalnya harus dihitung berdasarkan iklim dan sumber listrik setempat.

Apakah Air Daur Ulang Dapat Menjadi Solusi?

Salah satu cara mengurangi tekanan terhadap air bersih adalah menggunakan:

• Air limbah perkotaan yang telah diolah.
• Air industri yang memenuhi standar.
• Air hujan.
• Air dengan kualitas nonpotabel.
• Air laut pada desain yang sesuai.

Air pendingin tidak selalu harus memiliki kualitas air minum.

Penggunaan air daur ulang dapat mengurangi persaingan dengan kebutuhan rumah tangga. Namun penggunaannya tetap membutuhkan:

• Jaringan pipa.
• Instalasi pengolahan.
• Kontrol kualitas.
• Pengendalian korosi dan kerak.
• Pengelolaan limbah konsentrat.
• Izin lingkungan.

Air daur ulang juga belum tentu tersedia dalam jumlah cukup di setiap lokasi.

Apakah Liquid Cooling Menjadi Solusi Terbaik?

Pendinginan cair semakin penting karena rak AI mempunyai kepadatan panas tinggi.

Keunggulannya meliputi:

• Transfer panas lebih baik.
• Penggunaan kipas lebih sedikit.
• Kemampuan menangani chip berdaya tinggi.
• Potensi PUE lebih rendah.
• Peluang memanfaatkan panas buang.

Namun teknologi ini bukan solusi tunggal.

Sistem pendinginan cair masih harus menentukan bagaimana panas akhirnya dibuang:

Pelepasan panas	Penggunaan air langsung	Kebutuhan energi
Menara pendingin evaporatif	Relatif tinggi	Relatif efisien
Dry cooler	Sangat rendah	Dapat lebih tinggi
Sistem hibrida	Tergantung kondisi	Menengah
Air laut atau permukaan	Tergantung desain	Tergantung lokasi
Pemanfaatan panas	Berpotensi mengurangi pembuangan	Memerlukan pengguna panas

Pilihan terbaik bergantung pada kondisi lokasi, bukan hanya jenis chip.

Mengapa Lokasi Data Center Sangat Penting?

Pusat data di daerah dingin dapat memanfaatkan udara luar untuk pendinginan selama lebih banyak jam.

Sebaliknya, fasilitas di daerah panas dan lembap menghadapi tantangan lebih besar karena udara luar tidak selalu cukup dingin untuk membuang panas.

Lokasi juga menentukan:

• Ketersediaan air.
• Risiko kekeringan.
• Kualitas air.
• Harga listrik.
• Bauran energi.
• Risiko banjir.
• Jaringan telekomunikasi.
• Kedekatan dengan pengguna.
• Peluang pemanfaatan panas.

Studi LBNL menunjukkan bahwa iklim, teknologi pendinginan, efisiensi server, dan sumber listrik dapat membuat jejak air beban kerja digital berbeda secara sangat besar.

Membangun pusat data di lokasi dengan harga lahan murah belum tentu menjadi keputusan yang berkelanjutan jika daerah tersebut mengalami tekanan air.

Dampak terhadap Masyarakat Lokal

Secara global, konsumsi air pusat data mungkin terlihat kecil dibandingkan pertanian atau penggunaan perkotaan.

Namun dampaknya bersifat lokal.

Pusat data besar dapat mengambil air dari sumber yang sama dengan:

• Rumah tangga.
• Pertanian.
• Industri.
• Rumah sakit.
• Ekosistem.
• Penyediaan air saat musim kemarau.

Masalah dapat terjadi ketika permintaan pusat data terkonsentrasi pada satu daerah dan meningkat ketika kondisi sedang panas.

Pada cuaca panas, kebutuhan pendinginan dapat naik bersamaan dengan kebutuhan air serta listrik masyarakat.

Karena itu, laporan penggunaan air tahunan saja belum selalu cukup. Evaluasi juga perlu melihat:

• Penggunaan bulanan.
• Penggunaan saat musim kemarau.
• Jam beban puncak.
• Kondisi daerah aliran sungai.
• Sumber air yang digunakan.
• Dampak terhadap tarif air.
• Kapasitas pasokan darurat.

Apakah Data Center Mengembalikan Air yang Bersih?

Air dari sistem pendingin tidak selalu langsung dibuang setelah satu kali penggunaan.

Dalam sirkuit tertutup, air dapat digunakan berulang kali.

Namun sebagian air perlu dikeluarkan untuk mengendalikan konsentrasi:

• Mineral.
• Garam.
• Bahan kimia.
• Mikroorganisme.
• Produk korosi.

Air buangan tersebut disebut blowdown dan harus dikelola sesuai kualitasnya.

Sistem pendinginan juga dapat menggunakan bahan kimia untuk:

• Mengendalikan kerak.
• Mencegah korosi.
• Menghambat pertumbuhan mikroba.

Karena itu, penilaian lingkungan tidak boleh hanya menghitung volume air, tetapi juga kualitas air buangan dan cara pengolahannya.

Pertumbuhan Data Center di Indonesia

Indonesia sedang mendorong pertumbuhan pusat data untuk mendukung ekonomi digital, komputasi awan, layanan pemerintahan, dan AI.

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut kapasitas pusat data Indonesia pada 2025 berada di kisaran 370 MW, atau sekitar 1,3 watt per kapita. Kementerian menilai penguatan energi berkelanjutan dan teknologi efisiensi menjadi bagian penting dalam ekspansi berikutnya.

Rencana Strategis Komdigi 2025–2029 memperkirakan kebutuhan kapasitas pusat data dapat mencapai sekitar 1.410 MW pada 2029. Pertumbuhan tersebut dipicu peningkatan konsumsi data, ekonomi digital, komputasi awan, dan AI.

Komdigi bersama industri juga mulai membahas standar pusat data berkelanjutan yang mencakup efisiensi energi dan kelestarian lingkungan.

Dengan pertumbuhan beberapa kali lipat tersebut, kebutuhan air tidak boleh dianggap sebagai isu tambahan yang baru diperiksa setelah fasilitas dibangun.

Tantangan Data Center AI di Indonesia

Indonesia memiliki iklim tropis yang panas dan lembap. Kondisi ini dapat membatasi penggunaan pendinginan udara luar dibandingkan wilayah beriklim dingin.

Selain itu, banyak investasi pusat data terkonsentrasi di:

• Jabodetabek.
• Bekasi dan Karawang.
• Batam.
• Kawasan industri tertentu.

Konsentrasi tersebut dapat menambah tekanan terhadap listrik, air baku, jaringan, dan lahan pada lokasi yang sama.

Tantangan lain meliputi:

• Ketergantungan pada air tanah atau jaringan air kota.
• Perubahan ketersediaan air saat musim kemarau.
• Banjir.
• Kualitas air yang berbeda antarwilayah.
• Persaingan dengan kebutuhan domestik dan industri.
• Kebutuhan energi untuk pengolahan air.
• Keterbatasan air daur ulang.

Karena itu, izin dan kajian lingkungan seharusnya tidak hanya mencantumkan kapasitas listrik serta luas bangunan.

Kajian juga perlu menjelaskan:

• Sumber air.
• Volume penarikan dan konsumsi.
• WUE yang ditargetkan.
• Kondisi musim kemarau.
• Sistem daur ulang.
• Kualitas air buangan.
• Rencana ketika pasokan air terganggu.
• Dampak kumulatif dari beberapa pusat data dalam kawasan yang sama.

Apakah Data Center Harus Dibangun di Daerah yang Banyak Air?

Tidak selalu.

Ketersediaan air hanya salah satu pertimbangan.

Pusat data juga membutuhkan:

• Listrik andal.
• Koneksi serat optik.
• Keamanan.
• Lahan.
• Risiko bencana rendah.
• Kedekatan dengan pengguna.
• Tenaga kerja.
• Kepastian regulasi.

Lokasi dengan banyak air juga belum tentu tepat jika ekosistemnya sensitif atau masyarakat masih kesulitan memperoleh air bersih.

Pilihan yang lebih baik adalah menyesuaikan desain pendinginan dengan daya dukung lokasi.

Pusat data di wilayah dengan tekanan air tinggi dapat memprioritaskan sistem pendinginan kering, sirkuit tertutup, atau air daur ulang meskipun biaya energinya mungkin lebih besar.

Cara Membuat Data Center AI Lebih Hemat Air

1. Meningkatkan efisiensi model AI

Model yang lebih efisien membutuhkan lebih sedikit komputasi untuk menghasilkan keluaran yang sama.

Pendekatannya dapat berupa:

• Model yang disesuaikan dengan tugas.
• Kuantisasi.
• Kompresi.
• Mixture-of-experts.
• Pengurangan perhitungan yang tidak diperlukan.
• Penggunaan kembali hasil komputasi.

Mengurangi listrik server biasanya juga mengurangi panas dan kebutuhan pendinginan.

2. Meningkatkan utilisasi server

Server yang menyala tetapi jarang digunakan tetap membutuhkan listrik dan pendinginan.

Pengelolaan beban yang baik memungkinkan lebih banyak pekerjaan diselesaikan menggunakan jumlah perangkat lebih kecil.

3. Memilih perangkat keras yang efisien

Chip baru dapat memberikan komputasi lebih besar per watt.

Namun penggantian perangkat terlalu sering juga menambah dampak produksi dan limbah elektronik. Keputusan harus mempertimbangkan siklus hidup secara menyeluruh.

4. Menggunakan pendinginan cair tertutup

Direct-to-chip atau immersion cooling dapat meningkatkan kemampuan membawa panas dan mengurangi kebutuhan kipas.

Sistem dapat dipadukan dengan dry cooler untuk menurunkan konsumsi air langsung.

5. Menggunakan air daur ulang

Air bersih sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat.

Ketika memungkinkan, pusat data dapat menggunakan air limbah terolah atau sumber nonpotabel.

6. Menggunakan sistem hibrida

Pendinginan kering digunakan ketika temperatur memungkinkan. Pendinginan evaporatif hanya diaktifkan ketika kondisi sangat panas.

Pendekatan ini dapat menyeimbangkan konsumsi listrik dan air.

7. Menjadwalkan beban fleksibel

Pelatihan AI dan pekerjaan komputasi nonmendesak dapat dijalankan ketika:

• Temperatur lebih rendah.
• Pasokan listrik lebih bersih.
• Sistem air tidak sedang mengalami tekanan.
• Kapasitas energi tersedia.

8. Memanfaatkan panas buang

Panas dari pusat data dapat digunakan untuk:

• Pemanasan bangunan.
• Air panas.
• Proses industri bertemperatur rendah.
• Pengeringan.
• Budidaya tertentu.

Peluang ini lebih mudah diterapkan jika pusat data berada dekat pengguna panas.

9. Melaporkan WUE secara transparan

Operator sebaiknya melaporkan:

• WUE tahunan.
• WUE bulanan.
• Penarikan air.
• Konsumsi air.
• Sumber air.
• Persentase air daur ulang.
• Penggunaan air saat musim kering.
• Jejak air listrik.
• Target dan realisasi.

Data agregat global dapat menyembunyikan masalah pada satu lokasi tertentu.

Standar Data Center Hijau Tidak Boleh Hanya Mengukur Listrik

Penilaian pusat data berkelanjutan sering terlalu berfokus pada PUE.

Padahal fasilitas dengan PUE rendah belum tentu mempunyai dampak air yang rendah.

Standar yang lebih lengkap perlu memasukkan:

Indikator	Fungsi
PUE	Mengukur efisiensi energi fasilitas
WUE	Mengukur konsumsi air per energi IT
CUE	Mengukur emisi karbon terkait energi
Persentase air daur ulang	Mengukur penggunaan sumber nonpotabel
Konsumsi air musiman	Menilai tekanan saat musim kering
Intensitas air listrik	Menghitung air tidak langsung
Pemanfaatan panas	Mengukur penggunaan kembali panas buang
Tingkat pemulihan air	Menilai sirkulasi serta penggunaan ulang

Pemerintah juga perlu membedakan fasilitas yang memakai air tawar berkualitas tinggi dengan fasilitas yang menggunakan air limbah terolah.

Mitos tentang Konsumsi Air AI

“Setiap pertanyaan AI menghabiskan satu botol air”

Tidak ada angka universal.

Penggunaan air berbeda menurut model, pusat data, pendinginan, listrik, lokasi, dan waktu pemrosesan.

“Pendinginan cair selalu menghabiskan lebih banyak air”

Tidak selalu.

Cairan dapat bersirkulasi dalam sistem tertutup. Konsumsi air terutama ditentukan oleh cara panas dilepaskan ke lingkungan.

“Data center tanpa air berarti tidak mempunyai jejak air”

Belum tentu.

Pembangkit listrik dan produksi perangkat keras dapat menggunakan air.

“Air yang digunakan cooling tower dapat terus dipakai selamanya”

Tidak.

Sebagian menguap dan sebagian perlu dibuang untuk menjaga kualitas sistem.

“Air daur ulang tidak aman digunakan”

Air daur ulang dapat digunakan untuk pendinginan apabila telah diolah sesuai standar teknis dan lingkungan.

“Pusat data adalah pengguna air terbesar”

Secara nasional, sektor lain seperti pertanian biasanya menggunakan air jauh lebih besar.

Namun pusat data dapat mempunyai dampak penting secara lokal ketika konsumsi terkonsentrasi di wilayah dengan tekanan air.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Mengapa AI membutuhkan air?

AI dijalankan pada server yang menghasilkan panas. Air dapat digunakan untuk membawa atau membuang panas tersebut. Air juga dapat digunakan secara tidak langsung oleh pembangkit listrik.

Apakah ChatGPT dan chatbot lain menggunakan air setiap kali menjawab?

Permintaan AI membutuhkan komputasi dan listrik. Jejak airnya bergantung pada pusat data dan sumber listrik yang melayani permintaan tersebut.

Tidak ada angka tunggal yang berlaku bagi seluruh chatbot.

Berapa liter air yang digunakan satu data center?

Jumlahnya sangat bervariasi.

Kapasitas fasilitas, metode pendinginan, iklim, utilisasi server, dan sumber listrik menentukan hasilnya. Data perlu dilaporkan per fasilitas menggunakan WUE serta konsumsi tahunan dan musiman.

Apakah data center dapat beroperasi tanpa air?

Bisa untuk pendinginan langsung jika menggunakan sistem kering atau sirkuit tertutup.

Namun jejak air tidak langsung dari listrik dan produksi peralatan tetap dapat ada.

Mana yang lebih baik, pendinginan udara atau cairan?

Tidak ada jawaban universal.

Pendinginan cair lebih efektif untuk chip berdaya tinggi. Pendinginan udara mungkin memadai untuk beban lebih rendah. Sistem pembuangan panas akhirnya menentukan konsumsi energi dan air.

Apakah air laut dapat digunakan?

Bisa pada lokasi dan desain tertentu.

Namun diperlukan perlindungan terhadap korosi, dampak ekosistem laut, temperatur pembuangan, dan kebutuhan pemompaan.

Apakah AI dapat membantu menghemat air?

AI dapat mengoptimalkan temperatur, aliran cairan, kipas, pompa, dan jadwal beban.

Namun penghematan harus diukur berdasarkan data aktual, bukan hanya klaim teknologi.

Kesimpulan

Data center AI dapat membutuhkan air dalam jumlah besar karena server berdaya tinggi menghasilkan panas yang harus dibuang secara terus-menerus.

Namun tidak seluruh fasilitas mempunyai konsumsi yang sama.

Jejak air AI dipengaruhi oleh:

• Efisiensi model.
• Jenis chip.
• Utilisasi server.
• Metode pendinginan.
• Iklim.
• Lokasi.
• Sumber air.
• Bauran pembangkit listrik.
• Cara pengelolaan air buangan.

Air juga digunakan secara tidak langsung untuk menghasilkan listrik. Dalam sejumlah analisis, jejak air dari pembangkitan listrik bahkan jauh lebih besar daripada konsumsi langsung di dalam pusat data.

Karena itu, menyebut satu angka penggunaan air untuk setiap pertanyaan AI dapat menyesatkan tanpa penjelasan metodologi.

Bagi Indonesia, pertumbuhan pusat data merupakan peluang ekonomi yang besar. Namun peningkatan kapasitas dari ratusan menjadi lebih dari seribu megawatt juga akan membawa kebutuhan listrik, air, jaringan, dan lahan yang jauh lebih besar.

Pembangunan pusat data seharusnya disertai:

• Kajian daya dukung air.
• Pemilihan lokasi yang tepat.
• Penggunaan air daur ulang.
• Sistem pendinginan sesuai kondisi lokal.
• Pelaporan WUE.
• Pengelolaan air buangan.
• Efisiensi komputasi.
• Pasokan listrik rendah karbon.
• Perlindungan kebutuhan air masyarakat.

Pertanyaan masa depan bukan hanya:

Seberapa cerdas AI dapat dikembangkan?

Pertanyaan yang sama pentingnya adalah:

Berapa besar sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan kecerdasan tersebut, dan siapa yang menanggung dampaknya?

AI yang berkelanjutan bukan sekadar AI yang menggunakan listrik lebih sedikit.

AI yang berkelanjutan juga harus menggunakan air secara efisien, transparan, dan tidak mengorbankan kebutuhan masyarakat serta ekosistem lokal.